REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Perusahaan sosial Eco Tourism Bali mengungkapkan potensi defisit air di Provinsi Bali diperkirakan pada 2025 karena tingginya kebutuhan pembangunan termasuk untuk sektor pariwisata.

"Jika tidak melakukan apapun ini akan menjadi parah," kata Direktur Eco Tourism Bali Rahmi Fajar Harini di Denpasar, Senin (18/3/2024).

Ia mengapresiasi pemerintah daerah di Bali salah satunya Pemerintah Kabupaten Gianyar yang mengubah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Aturan PBG itu tak hanya melibatkan satu instansi tapi tiga instansi sekaligus sehingga menjadi lebih ketat, terutama dalam pemanfaatan sumber air.

Rahmi mengutip data Status Daya Dukung Air Pulau Bali yang diunggah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021 menjelaskan detail status air berdasarkan infrastruktur sistem penyediaan air baku (SPAB). Data itu menyebutkan pada 2025 status air di Bali diperkirakan menjadi defisit yang diakibatkan meningkatnya kebutuhan air di Pulau Dewata.

Ada pun pada 2021 kebutuhan air di Bali, berdasarkan data itu, mencapai sebesar 5.951,92 liter per detik menjadi 7.991,29 liter per detik pada 2025. Kondisi defisit air di Bali pada 2025 berpotensi terjadi jika kapasitas infrastruktur penyediaan air baku di Bali belum ada penambahan kapasitas. Sedangkan ketersediaan air dari infrastruktur mencapai 6939,38 liter per detik sehingga diperkirakan defisit pada 2025.

Berdasarkan infrastruktur jaringan SPAB (sumur bor, pamdes, PDAM, dan sistem perpipaan lainnya), kabupaten di Bali pada 2025 yang diperkirakan mengalami defisit yakni Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, dan Denpasar. Sedangkan tiga kabupaten lainnya diperkirakan surplus pada 2025 yakni Kabupaten Karangasem, Tabanan dan Klungkung.

Laporan tersebut menyebutkan tingginya kebutuhan air tersebut disebabkan karena kepadatan penduduk dan aktivitas pariwisata yang tinggi. Untuk itu, pihaknya melakukan 30 jenis verifikasi berkelanjutan sejak 2022 untuk bisnis akomodasi dan restoran termasuk di dalamnya terkait pemanfaatan air.

Ia memfokuskan verifikasi untuk akomodasi perhotelan hingga bintang tiga yang jumlahnya diperkirakan mencapai hingga 3.000 unit akomodasi pada 2023.

"Saat ini yang sudah diverifikasi baru sekitar 50 akomodasi. Namun, kami butuh kerja sama semua pihak karena tidak bisa melakukannya sendiri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika