Kamis 02 May 2024 09:01 WIB

Masyarakat Adat Protes Pemerintah Brasil yang tak Lindungi Tanah Leluhur

Masyarakat adat protes karena tidak pernah diajak bicara.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, berjanji menjamin hak masyarakat adat.
Foto: EPA-EFE/ANDRE BORGES
Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, berjanji menjamin hak masyarakat adat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Beberapa ribu masyarakat adat melakukan aksi demonstrasi memprotes kegagalan pemerintah Brazil dalam melindungi tanah leluhur mereka. Dilakukan pada Kamis (25/4/2024) waktu setempat, para pengunjuk rasa berbaris sambil meneriakkan yel-yel diiringi tabuhan gendering menuju pusat pemerintahan Brazil.

Unjuk rasa kali ini memusatkan kemarahan masyarakat adat atas rencana pembangunan jalur kereta api untuk mengangkut biji-bijian dari negara-negara pertanian ke Pelabuhan Amazon untuk diekspor, yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan komunitas suku di dekat sungai Tapajos.

Baca Juga

Untuk membuat tiruan kereta api Ferrograo, para demonstran menggunakan truk traktor-trailer yang dijuluki "Rel Kehancuran" dan dicat dengan nama-nama pedagang biji-bijian multinasional sepeerti ADM, Bunge, LDC, dan Cargill.

"Ferrograo adalah kereta api kematian, kereta api penggundulan hutan. Jalur kereta api ini tidak akan mengangkut manusia, seperti yang mereka klaim, tetapi produksi biji-bijian dari perusahaan-perusahaan internasional yang mendanai proyek ini,” kata perwakilan masyarakat adat, Alessandra Korap Munduruku, dilansir Reuters, Kamis (2/5/2024).

Kleber Karipuna, kepala organisasi masyarakat adat terbesar di Brasil, APIB, mengatakan bahwa masyarakat belum diajak berkonsultasi mengenai pembangunan jalur kereta api tersebut.

Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menerima kelompok yang terdiri dari 40 pemimpin masyarakat adat yang memimpin pawai ke sebuah lapangan yang terletak di antara istana kepresidenan Planalto dan Mahkamah Agung. "Merupakan tugas moral saya untuk melakukan apa yang saya bisa untuk meminimalkan penderitaan masyarakat adat dan menjamin hak-hak mereka,” kata Lula.

Namun demikian, masyarakat adat tampaknya tidak puas dengan komitmen pemerintah Brasil yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan pebisnis. "Kami pulang dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan kami masih terus berlanjut. Kami sudah berdialog dengan pemerintah, tetapi ada lobi pertanian yang menghentikannya untuk memerintah," ujar Kepala Suku Macuxi dari negara bagian Roraima kepada para wartawan.

Ia mengatakan bahwa 8.000 orang telah bergabung dalam aksi tersebut.

Keluhan utama mereka adalah kegagalan pemerintah Lula untuk memenuhi janji-janjinya untuk secara resmi mengakui reservasi adat yang telah menyelesaikan proses demarkasi yang menetapkan bahwa itu adalah tanah leluhur. Pengakuan tersebut sangat penting untuk melindungi wilayah mereka dari invasi penebang liar, penambang emas liar, dan perampas tanah di depan perbatasan pertanian yang meluas ke Amazon.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement