REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terakhir data sistem pemantauan hutan memperlihatkan tingkat deforestasi Indonesia mengalami penurunan signifikan lewat. Hal itu diungkapkan dalam paparan di forum PBB terkait hutan.
"Melalui proses panjang meningkatkan sistem pemantauan hutan, Indonesia sekarang bisa memperlihatkan data terkait tren deforestasi yang bisa dijelaskan secara saintifik. Dalam tiga dekade terakhir tingkat deforestasi Indonesia telah menurun secara signifikan," ujar Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto dalam acara di sela-sela Forum PBB untuk Hutan atau United Nations Forum on Forest (UNFF) dipantau daring dari Jakarta, Jumat (10/5/2024).
Agus mengatakan, tingkat deforestasi secara netto turun 8,4 persen di antara periode 2021-2022, dengan penurunan deforestasi secara bruto mencapai 14,1 persen. Deforestasi netto Indonesia dalam periode 2021 -2022 adalah sebesar 104 ribu hektare, dibanding pada 2020-2021 sebesar 113,5 ribu hektare.
Hasil itu dicapai dari hasil pengolahan data baik penginderaan jauh maupun pemeriksaan di lapangan atau kombinasi secara hibrida. Indonesia sendiri telah memiliki Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) untuk mengetahui kondisi hutan saat ini.
Di acara yang diadakan di New York, Amerika Serikat itu, dia menjelaskan, Indonesia memiliki 23 kelas jenis penutupan lahan dibagi dalam area hutan dan bukan hutan. Area hutan termasuk hutan alami dan buatan serta bukan hutan termasuk jenis vegetasi lain dan campuran.
"Data tutupan lahan itu digunakan sebagai pertimbangan utama dalam formulasi kebijakan nasional dalam mengimplementasikan praktik manajemen hutan berkelanjutan," kata dia.
Dalam kesempatan serupa, Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat membuka acara itu mengatakan bahwa sistem pemantauan yang kuat oleh Indonesia juga mendukung upaya konservasi dan manajemen hutan berkelanjutan berdasarkan data yang valid.
"Saya juga ingin menekankan pentingnya akurasi data dan informasi secara khusus dalam mengembangkan kebijakan yang dapat secara signifikan berdampak kepada ekonomi global," kata Alue.
Sebelumnya, Indonesia terlibat dalam UNFF ke-19 yang digelar di Kantor Pusat PBB di kota New York, Amerika Serikat pada 6-10 Mei 2024. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wamen LHK Alue Dohong yang terlibat langsung dalam berbagai pembahasan strategis mengenai kebijakan hutan di forum utama dan menggelar kegiatan tambahan. Kegiatan itu terdiri dari diskusi membahas pengawasan dan peningkatan pemanfaatan hutan bersama para pakar dan pameran selama penyelenggaraan UNFF.
Ikuti Whatsapp Channel Republika