REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kinerja Indonesia dalam menurunkan deforestasi menjadi bukti bahwa pemerintah melalui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan mampu mengelola dana lingkungan dari luar negeri. Tanpa adanya penurunan angka deforestasi, Indonesia tak akan mendapatkan pendanaan lingkungan dari luar negeri.

Sri Mulyani usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (2/6/2024) menjelaskan, Norwegia menjadi salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap bagaimana Indonesia melaksanakan komitmennya dalam penurunan deforestasi.

"BPDLH yang berada di bawah Kementerian Keuangan, tapi pengarahnya ada Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya) dan berbagai menteri yang lain itu sudah dipercaya oleh internasional sebagai institusi yang mampu men-deliver secara efisien, akuntabel dan transparan dana-dana tersebut berdasarkan result," kata Menkeu.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia dan Norwegia telah bekerja sama lewat pendanaan berdasarkan kontribusi (result based contribution) untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Menkeu mencatat ada penurunan sebanyak 20 juta ton emisi karbon pada 2014-2016 yang kemudian dikompensasi dengan pendanaan oleh REDD+ melalui BPDLH.