REPUBLIKA.CO.ID, BAKU -- Organisasi-organisasi lingkungan tidak percaya saat mengetahui Azerbaijan menjadi tuan rumah pertemuan iklim PBB 2024 (COP29) pada November mendatang. Bagaimana tidak, Azerbaijan merupakan salah satu negara penghasil sumber daya bahan bakar fosil terbesar.
Di sela pertemuan persiapan COP29 di Bonn, Jerman bulan ini, Menteri Lingkungan Azerbaijan Mukhtar Babayev mengungkapkan negaranya berencana memperluas produksi gas dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ia menegaskan bahwa di saat yang sama Azerbaijan ingin berinvestasi pada energi terbarukan. "Saya pikir paralel, produksi gas alam dan energi terbarukan, memungkinkan untuk bergerak bersama-sama di saat yang sama," katanya pekan lalu, seperti dikutip dari Deutsche Welle, Senin (17/6/2024).
Kritikus tidak terkesan dengan rencana tersebut. Pada Januari lalu, aktivis lingkungan dari Global Witness Alice Harrison mengatakan Babayev merupakan "mantan petinggi minyak dari negara minyak otoriter." Pada bulan yang sama, lembaga swadaya masyarakat Jerman German Watch mengatakan Baku merupakan pilihan yang "sangat problematik" untuk tuan rumah COP29.
Saat aktivis dari luar negeri dapat melontarkan kritikan, media dan aktivis lingkungan Azerbaijan tidak dapat menikmati kebebasan yang sama. Menurut Human Right Watch, setidaknya sudah 25 orang ditangkap atau divonis tahun lalu. Berbagai aktivis dan organisasi lingkungan juga mengatakan pekerjaan mereka dihalangi tindakan represif di negara itu.
Jurnalis Azerbaijan yang kini tinggal di Istanbul, Turki, Arzu Geybulla memperingatkan masyarakat sipil di negaranya terancam dibungkam sebelum COP29 bulan November mendatang. Azerbaijan membantah tuduhan-tuduhan ini.
Negara itu sudah dikuasai keluarga yang sama sejak ambruknya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Ilham Aliyev yang berkuasa sejak 2003 merupakan putra presiden pertama Azerbaijan Herydar Alivey.
Human Rights Watch dan Amnesty International berulang kali menuduh Pemerintah Azerbaijan membatasi oposisi politik dan kebebasan berekspresi dan berkumpul. Jumlah tahanan politik negara itu juga mencapai "tiga digit."
Amnesty International melaporkan tindakan keras Pemerintah Azerbaijan pada jurnalis semakin intensi sebagian disebabkan undang-undang media yang lebih ketat yang diberlakukan pada tahun 2022. Sejak November 2023, beberapa langkah hukum juga diambil untuk menutup media independen yang tersisa.
Sementara itu, kekuasaan otokratis Aliyev semakin menguat akibat dari konflik Nagorno-Karabakh dengan Armenia, yang dimenangkannya. Selama lebih dari 30 tahun, perselisihan atas daerah kantong yang sebagian besar dihuni etnis Armenia itu membuat hubungan dengan tetangga barat Azerbaijan itu tegang.
Pada September 2023, pasukan Azerbaijan menyerbu Nagorno-Karabakh dan mengusir lebih dari 100 ribu warga Armenia. Eskalasi ini didahului blokade selama sembilan bulan terhadap satu-satunya jalan yang menghubungkan Nagorno-Karabakh dengan Armenia, yang memicu krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Kejahatan perang, termasuk pembunuhan warga sipil dan tawanan perang, dilaporkan dilakukan oleh militer Azerbaijan selama konflik.
Azerbaijan juga merupakan salah satu negara paling korup di dunia. Pada tahun 2023, Transparency International menempatkan Azerbaijan berada di urutan ke-154 dari 180 negara paling transparan di dunia.
"(Korupsi) mengikis berbagai tingkat masyarakat dan negara, sekaligus merusak hak-hak sipil dan politik," kata lembaga itu dalam laporannya. Baku juga dituduh kerap melakukan penyuapan di luar negeri, termasuk terhadap para pejabat yang terkait dengan Dewan Eropa, sebuah organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum, namun tidak berafiliasi dengan Uni Eropa.
Azerbaijan menjadi anggotanya sejak tahun 2001. Pada tahun 2012, Baku diketahui menjadi tuan rumah bagi 40 pejabat dari Dewan Eropa setiap tahunnya, menghujani mereka dengan hadiah-hadiah mahal. Dengan "diplomasi kaviar" ini, Aliyev tampaknya berusaha membeli penilaian yang baik tentang situasi hak asasi manusia di negaranya.
Pengamat menilai Uni Eropa belum mengkritik korupsi lebih keras karena Azerbaijan merupakan pemasok minyak dan gas yang semakin penting, terutama usai invasi Rusia ke Ukraina. Uni Eropa hendak menghilangkan ketergantungan energinya dari Rusia.
Pada tahun 2022, Presiden Komisi Ursula von der Leyen menandatangani deklarasi dengan Presiden Aliyev yang menyatakan Brussels berniat untuk menggandakan impor gasnya dari Azerbaijan di tahun-tahun mendatang.
Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Azerbaijan Babayev pekan ini tentang peningkatan produksi gas harus dilihat dalam konteks ini. Perannya sebagai pemasok energi ke Eropa memperkuat posisi Aliyev sebagai kepala negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika