REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan rekayasa cuaca untuk mengatasi polusi udara yang memburuk. Rekayasa cuaca itu akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, rekayasa cuaca akan dilakukan BPBD dengan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB). Menurut dia, rekayasa cuaca itu sudah biasa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ketika musim kemarau tiba untuk mengatasi polusi udara.

"Rekayasa cuaca dengan BPBD termasuk dengan BNPB seperti beberapa tahun lalu termasuk yang kira-kira sebulan lalu dilakukan rekayasa nanti kita akan lakukan itu lagi," kata dia, Ahad (23/6/2024).

Sebelumnya, kualitas udara di wilayah DKI Jakarta dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, pada Selasa (18/6/2024), polusi udara Jakarta menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan data situs IQAir.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro mengatakan, hujan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan polusi udara yang terjadi belum terlalu parah. Tahun lalu, polusi udara yang terjadi di wilayah Jabodetabek masih lebih tinggi.

"Jadi sebetulnya kita belum separah pada waktu tahun 2023, karena kita masih ada hujan di beberapa minggu," kata dia saat konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

Menurut Sigit, hujan yang terjadi bisa membersihkan udara di atmosfer itu. Alhasil, setelah turun hujan kondisi udara akan kembali membaik. "Seperti di hari kemarin ya, habis hujan, kelihatan udaranya pulih," kata dia.

Karena itu, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi polusi udara di wilayah Jabodetabek adalah dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Hal serupa juga pernah dilakukan KLHK pada tahun lalu untuk mengatasi polusi udara. 

"Kemarin kami sudah diskusi dengan teman-teman TMC di BMKG, misalnya nanti ada satu minggu terus-terusan kuning atau tidak sehat, maka kami akan berkirim surat untuk bisa difasilitasi untuk melakukan TMC," kata dia.

Terkait pengendalian polusi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya memiliki langkah yang jelas dalam menanggulangi pencemaran udara. Ia menyebutkan, langkah-langkah yang sedang dilakukan DLH adalah mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sumber-sumber polusi udara di Jakarta.

"Sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih baik tentang emisi dari berbagai sumber, termasuk kendaraan bermotor dan industri," kata dia.

Selain memperketat pengawasan terhadap sumber emisi bergerak dan tidak bergerak, Asep menambahkan, langkah strategis yang akan dilakukan adalah melakukan kerja sama lintas daerah, terutama daerah algomerasi  Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong pemerintah daerah sekitar untuk lebih ketat dalam mengawasi industri di wilayahnya yang berpotensi mencemari udara di sana dan terbawa angin ke Jakarta.

Asep menambahkan, perubahan perilaku masyarakat dengan beralih menggunakan transportasi publik, bersepeda, dan berjalan kaki untuk mobilisasi jarak dekat juga upaya yang dapat memperbaiki kualitas udara  Jakarta.

“Itu juga kami kampanyekan. Selain itu, upaya jangka pendek juga kita tempuh dengan mengimbau pengelola gedung-gedung tinggi memasang water mist dan memperketat uji emisi kepada pemilik kendaraan bermotor di  Jakarta,” kata Asep.