REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggencarkan rehabilitasi mangrove dengan menggandeng pemerintah daerah. Pada Senin (24/6/2024), BGRM dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan sepakat melakukan percepatan rehabilitasi mangrove lewat Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).

"M4CR ini program inisiasi BRGM, tujuannya meningkatkan pengelolaan hutan mangrove dan mata pencaharian masyarakat pesisir, dan ini sejalan visi Kaltara menjadi ikon mangrove di Kalimantan, juga di Indonesia," kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Senin.

Ia mengatakan, pada Ahad (23/6/2024), Pemprov Kaltara bersama BGRM telah mengadakan pertemuan membahas tindak lanjut tersebut di Kota Tarakan. Ini menandai komitmen kuat mempercepat rehabilitasi mangrove.

Zainal optimistis program M4CR di Kaltara bisa berjalan efektif dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam upaya rehabilitasi mangrove.

"Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian mangrove. Oleh karena itu mereka harus dilibatkan dalam program ini," ujarnya.

Kepala BRGM Hartono menyatakan kesiapan mendukung Kaltara melaksanakan Program M4CR. Pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran program ini. "Kami berkomitmen untuk mendukung Kaltara dalam melaksanakan Program M4CR," ujar Hartono.

Program M4CR di Kaltara ditargetkan merehabilitasi 31.379 hektare hutan mangrove di lahan yang mayoritas berupa tambak. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat lokal di Kaltara.

Difasilitasi pemerintah pusat, percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kaltara mendapat bantuan pendanaan dari Bank Dunia. Agenda rehabilitasi mangrove tersebut telah dimulai bertahap sejak 2023 dan rencananya dilakukan dengan skema tahun jamak dengan target lahan seluas 24.543 hektare hingga tahun 2025.

Pada 2023 pemerintah telah menanam mangrove di areal seluas 11.986 hektare dan pada 2024 ini seluas 8.992 hektare, kemudian pada 2025 seluas 4.635 hektare.

Sebelumnya pada 2021 pemerintah juga telah melaksanakan penanaman serupa sebagai upaya memuluskan pemulihan ekonomi nasional. Bedanya, untuk tahun 2023 penanaman mangrove akan dilakukan secara multiyears sehingga tidak hanya fokus pada proses penanaman, tetapi juga pemeliharaan.