REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA---Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartato mengatakan transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau akan fokus pada penciptaan investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja, dan keterampilan yang lebih berkelanjutan.

“Hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan,” kata Airlangga dalam pembukaan Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity di Jakarta Convention Center yang digelar pertama kalinya Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta, Selasa (3/6/2024).

Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity yang berlangsung pada 3-5 Juli 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta ini dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini merupakan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan strategis dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan melalui Ekonomi Hijau.

Menurut Airlangga transformasi Ekonomi Hijau merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan Indonesia. Ekonomi Hijau akan menjadi mesin yang akan mendorong transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan yang diterapkan melalui transisi energi terbarukan, penerapan ekonomi sirkular dan bioekonomi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan tenaga kerja hijau. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam kesempatan yang sama meluncurkan dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia dan dokumen Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan Ekonomi Sirkular di Indonesia.

“Jika diterapkan dengan serius di lima sektor prioritas (pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil), kebijakan ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat yang tinggi pada pembangunan kita,” kata Suharso di tempat yang sama.

Suharso mecontohkan, meningkatkan PDB Indonesia pada kisaran Rp 593 hingga 638 triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga tahun 2030 dengan 75 persen dari total pekerjaan merupakan tenaga kerja perempuan, mengurangi timbulan limbah sebesar 18-52 persen dibandingkan business as usual pada tahun 2030, dan juga berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 126 juta ton CO2.

Di sisi lain, pada sektor pangan, pengendalian susut dan sisa pangan juga menjadi salah satu strategi intervensi prioritas yang dapat menekan jumlah timbulan sampah pangan hingga 166 kg/kapita/tahun serta mencegah risiko kehilangan ekonomi sekitar Rp 213 hingga Rp 551 triliun/tahun. Pemanfaatan sisa pangan yang masih layak konsumsi juga dapat memenuhi kebutuhan energi sebanyak 62-100 persen dari total penduduk Indonesia yang kekurangan nutrisi. Kontribusi target penurunan emisi dari pengelolaan susut dan sisa pangan mencapai 1.702,9 Mt CO2-ek atau 7,29 persen dari total emisi GRK Indonesia tahun 2019.