REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Gradhika Bhakti Praja di kantor Pemprov Jateng, Selasa (23/7/2024).
“Saat ini lima kabupaten/kota belum menetapkan (status darurat kekeringan), karena kondisinya masih aman," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, dalam rapat koordinasi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau pada 2023. Puncak musim kemarau 2024 berada di bulan Juli.
"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," kata Nana.
Dia mengungkapkan, sejauh ini Pemprov Jateng sudah mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi bencana kekeringan. Mereka antara lain menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2024, rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
Dia meminta pemerintah-pemerintah daerah di Jateng memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api atau kebakaran, dan lainnya. Menurut Nana, upaya-upaya itu perlu dilakukan mengingat pada 2023 terdapat 34 kabupaten/kota di Jateng kekurangan air bersih saat kemarau.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengonfirmasi bahwa sejauh ini sudah ada 30 kabupaten/kota di Jateng yang menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi bencana kekeringan dan karhutla. "Oleh karena itu BNPB datang memimpin rapat koordinasi dan td memberikan bantuan ke-30 kabupaten/kota, baik yang berupa peralatan penanggulangan bencana kekeringan maupun untuk anggaran operasional," kata Suharyanto kepada awak media seusai memimpin rapat di Gedung Gradhika Bhakti Praja.
Bantuan yang diberikan BNPB ke masing-masing pemerintah kabupaten/kota terdiri dari 20 unit tandon air, lima set pompa dorong, sepuluh set pompa alkon, 30 unit velbed, dan dua unit tenda pengungsi. Nilai bantuan tersebut mencapai Rp 200 juta.
Suharyanto mengungkapkan, berdasarkan data BMKG, untuk pekan ketiga bulan Juli ke depan, curah hujan di Provinsi Jateng hanya 5 milimeter. "Artinya sudah akan masuk ke kemarau," ucapnya.
Dia menambahkan, BMKG memprediksi bahwa kemarau di Jateng pada 2024 tidak akan separah 2023. Sebab berbeda dengan 2023, tahun ini Jateng tidak bakal menghadapi El Nino. Kendati demikian, Suharyanto mengatakan, bencana kekeringan masih akan terjadi di Jateng.
Menurut dia, beberapa daerah di Jateng yang paling berpotensi menghadapi kekeringan antara lain, Wonogiri, Klaten, dan Cilacap. "BNPB mencatat meskipun di awal hingga pertengahan tahun Jateng relatif aman, bencananya tidak banyak, tapi kita harus tetap waspada," ujar Suharyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika