REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan pertemuan Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters di Auckland, Selasa (30/7/2024). Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah penguatan kerja sama terkait transisi energi.
Dalam pertemuan dengan Peters, Retno mengundang Selandia Baru untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, termasuk di sektor energi, wisata, dan ketahanan pangan. "Indonesia juga mengapresiasi komitmen pendanaan 15,7 juta dolar Selandia Baru untuk kerja sama energi geothermal dalam skema Indonesia-Aotearoa New Zealand Geothermal Energy Programme/PINZ," kata Retno dalam keterangan pers, Rabu (31/7/2024).
Retno menambahkan, Indonesia dan Selandia Baru telah menjalin kerja sama di bidang energi geothermal melalui proyek Kamojang di Garut, Jawa Barat, sejak 1970-an. "Kerja sama bidang geothermal ini sangat penting artinya dalam mendukung upaya transisi energi Indonesia," katanya.
Dia berharap kerja sama Indonesia-Selandia Baru juga dapat mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target emisi nol karbon sebelum 2060. "Serta berkolaborasi dalam mendorong upaya global mengatasi perubahan iklim," kata Retno.
Retno mengungkapkan, pada September mendatang Indonesia dan Selandia Baru berencana menandatangani nota kesepahaman di bidang energi terbarukan dan konservasi energi. Hal itu akan menjadi payung bagi kerja sama lingkungan kedua negara.
Terkait kerja sama perdagangan kedua negara, Retno mengungkapkan tren volume perdagangan Indonesia-Selandia Baru meningkat lebih dari 13 persen. Namun dia menyebut upaya peningkatan tetap harus dilakukan karena nilai perdagangan kedua negara mengalami penurunan tahun lalu.
"Semua fasilitas perdagangan harus dipergunakan, termasuk melalui RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Sehingga kita dapat meningkatkan kembali angka perdagangan," ujar Retno.
Salah satu kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru adalah di bidang hortikultura. "Kedua negara juga telah memiliki sejumlah kerja sama di sektor halal dan akan menindaklanjuti kerja sama yang sifatnya G-to-G (antar-pemerintah) untuk mutual recognitions sertifikasi halal," kata Retno.
Selain kerja sama ekonomi, Retno dan Winston Peters membahas sejumlah isu lainnya, baik yang bersifat bilateral maupun regional dan global. Isu Myanmar dan Palestina termasuk dalam pembahasan mereka.
