REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam persiapan menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia, berbagai perayaan menunjukkan semangat rakyat untuk merayakan pencapaian bangsa. Namun, tantangan dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum menjadi sorotan utama.
Dalam acara bedah buku 'Menata Negara Indonesia: Dalam Bingkai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945' Irmanjaya Thaher, penulis buku, menyatakan bahwa rekonstruksi negara diperlukan untuk menghadapi situasi yang terus berubah. “Pancasila harus diintegrasikan kembali dalam pemerintahan saat ini untuk mendorong kemajuan negara,” ujarnya, dikutip pada Senin (5/8/2024).
Sementara, dalam hal kesejahteraan, Irmanjaya berpendapat bukan angka-angka kemajuan ekonomi yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara. Namun, bagaimana menghilangkan kemiskinan, meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat indonesia seperti yang tersirat dalam UUD 1945.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai akademisi dan praktisi hukum yang membahas keresahan terkait pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi bonus demografi dan kemajuan teknologi, diharapkan pendidikan dan penegakan hukum dapat terus ditingkatkan untuk mendekatkan Indonesia pada visi Indonesia Emas 2045.
Visi Indonesia Emas 2045, yang mengusung konsep “welfare for all”, menggarisbawahi pentingnya setiap kebijakan dan tindakan negara untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa negara dapat maju dan sejahtera.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam sektor pendidikan. Angka kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 2019 hingga 2023, menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih memerlukan perhatian serius.
Penegakan hukum di Indonesia juga mendapat kritik, dengan survei Lembaga Survey Indonesia Oktober 2023 mengindikasikan penegakan hukum dianggap buruk. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari cita-cita founding fathers dan perlu langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi 2015, Hamdan Zoelva menyampaikan sambutannya, mendukung pernyataan Dr. Irmanjaya bahwa pendidikan yang tinggi merupakan kunci bagi sebuah negara untuk mencapai kemajuan.
“Semakin baik tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang negara untuk berkembang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tepat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dan menghasilkan pemimpin yang kompeten,” kata Hamdan.
Menurut Hamdan Zoelva, peran penentu kebijakan seperti presiden dan DPR sangat vital dalam memajukan pendidikan. “Penentu kebijakan, terutama presiden dan DPR, memegang peran besar dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.”
Ia juga menyoroti pentingnya ekonomi kerakyatan di Indonesia meskipun ekonomi global cenderung menuju ekonomi pasar. “Untuk menjadi bangsa yang mandiri, Indonesia harus tetap pada prinsip ekonomi kerakyatan. Negara harus menjamin hak asasi manusia dan menerapkan penegakan hukum yang ketat,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika