Kamis 22 Aug 2024 09:07 WIB

Kedudukan Putusan MK dalam Pembahasan RUU tentang Pilkada

Putusan MK padahal bersifat final dan mengikat

Red: Nashih Nashrullah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024). Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pegiat kepemiluan Titi Anggraini menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perihal ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menguji konstitusionalitas pasal tersebut karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di parlemen.
Foto:

Oleh : DR I Wayan Sudirta, SH, MH anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP

Akan tetapi anehnya, DPR kemudian malah merespons dengan sangat cepat dalam melanjutkan pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Hal ini boleh dianggap biasa saja, jikalau isi pasalnya tidak bertentangan dengan Putusan MK. Namun tidak jika isinya justru kontroversial.

Dalam perjalanan pembahasannya, kemudian diketahui oleh publik bahwa prosedur dan substansinya berpotensi bermasalah. Padahal selama ini DPR, Pemerintah, maupun seluruh pihak selalu menghormati Putusan MK karena dianggap sebagai “wakil” dari Konstitusi, apalagi putusannya bersifat final dan mengikat.

Selain itu, pascaputusan MK, DPR dan Pemerintah kini seharusnya sudah lebih berhati-hati. Dalam hal ini, kita selanjutnya dapat bertanya menganalisa lebih jauh terhadap pelaksanaan asas kepatuhan dan kepatutan (due process of law) ini dari implikasi Putusan MK ini. Apa yang menjadi penyebab dari polemik ini.

Pengujian Undang-Undang di MK telah diatur dalam UUD NRI 1945, pengujian konstitusionalitas ini merupakan sebuah ujian undang-undang terhadap kesesuaiannya dengan UUD. Hal ini telah diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan merupakan kewenangan MK.