REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bencana yang ditimbulkan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Kepulauan Pasifik. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengatakan selama 2023 wilayah Pasifik dilanda 34 badai dan banjir mematikan. Bencana-bencana itu menewaskan lebih dari 200 orang. Kenaikan permukaan air laut juga terjadi di Indonesia.
Kepala Pusat Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Eko Prasetyo mengatakan data BMKG dan beberapa studi lainnya menunjukkan bahwa laju kenaikan rata-rata permukaan air laut di Indonesia tercatat berkisar antara 4-6 milimeter per tahun. "Walau angka ini kecil, namun akumulasinya memberi dampak besar terutama pada kawasan pesisir yang padat penduduk," kata Eko dalam pernyataannya, Rabu (28/8/2024).
Ia menambahkan di beberapa kota pesisir utara Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, adanya penurunan muka tanah (land subsidence) yang memperparah kenaikan muka air laut. Eko mengatakan hal ini membuat daerah-daerah ini semakin rentan terhadap banjir rob atau banjir di pesisir yang disebabkan oleh pasang air laut yang tinggi.
Sementara Dikutip dari The Times of India, salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di seluruh dunia adalah ekstraksi air tanah dan ekstraksi minyak dan gas. Permukaan air turun dan tanah tenggelam akibat pemompaan yang berlebihan. Pemadatan tanah dan aktivitas seismik adalah faktor lain yang menyebabkan penurunan permukaan tanah.
Sementara beberapa penyebabnya adalah ulah manusia, penyebab lainnya adalah alamiah. Proses penurunan tanah dapat diperlambat dengan menghentikan pengeboran dan pemompaan, terutama di daerah dengan lahan pesisir yang baru dikembangkan.
Jakarta merupakan kota dengan penurunan muka tanah tercepat di dunia. Berdasarkan laporan Climate Central pada April 2024 lalu pada tahun 2030 mendatang diperkirakan ada 10,4 juta orang yang tinggi di daerah pesisir zona resiko banjir. Lalu naik menjadi 16,8 juta pada tahun 2100.
Ikuti Whatsapp Channel Republika