Senin 09 Sep 2024 18:55 WIB

Pemerintah Serius Bangun Pembangkit Tenaga Nuklir

Pemerintah akan membentuk Nuclear Program Implementation Organization.

Rep: Frederikus Bata/ Red: Satria K Yudha
Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina (ilustrasi).
Foto: wikipedia
Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM menyatakan pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemerintah dalam waktu dekat juga akan melapor ke International Atomic Energy Agency (IAEA) terkait rencana ini.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menjelaskan, nuklir masuk dalam jenis energi baru. Dua lainnya yakni amonia (NH3) dan hidrogen (H2).

"Nah konteksnya isu terpenting dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) KEN (Kebijakan Energi Nasional) nuklir masuk pada tahun 2032 sebanyak 250 megawatt," kata Eniya dalam acara media gathering di kantornya di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Mengenai detail kelanjutannya masih dibahas. Pemerintah akan membentuk Nuclear Program Implementation Organization (NEPIO). Pekan depan, rencana tersebut siap dilaporkan ke International Atomic neergy Agency (IAEA). IAEA berkedudukan di Wina, Austria.

NEPIO, jelas dia, merupakan organisasi non-biding. Presiden langsung menjadi ketuanya. Lalu ada ketua harian dari kementerian terkait.

"Ada pengawasan terhadap implementasi nuklirnya. Di dalamnya, ketuanya Presiden. Lalu ketua hariannya bisa Kementerian ESDM dan mungkin ada pokja-pokja yang akan mengidentifikasikan perencanaan pembangunannya seperti apa," tutur Eniya.

Tak hanya sekadar perkara teknis. Pemerintah dan berbagai pihak juga membahas sisi hukumnya, sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya, kata dia, ketika suatu negara mengimplementasikan nuklir sebagai pembangkit listrik, tidak wajib memiliki NEPIO.

Akan tetapi, pembangunan PLTN membutuhkan komitmen dari presiden. Karena, pembangunan pembangkit listrik ini tidak akan selesai dalam satu periode kabinet. "At least baru masuk on grid itu di 2032, jadi masih sembilan tahun ke depan," ujar Eniya.

Dibangunnya pembangkit listrik menggunakan tenaga nuklir bagian dari upaya pemerintah mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Pada tahun itu, kapasitas terpasang dari pembangkit listrik EBT diharapkan berada di angka 378,5 GW. Sebagian besar berasal dari tenaga surya.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement