Selasa 24 Sep 2024 18:00 WIB

Greenpeace Desak Keadilan Iklim bagi Masyarakat Miskin dan Pesisir

Jakarta membutuhkan pendekatan yang inklusif dalam merumuskan kebijakan iklim.

Rep: Lintar Satria / Red: Satria K Yudha
Warga beraktivitas di area tanggul Muara Baru, Jakarta, Senin (2/1/2023).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Warga beraktivitas di area tanggul Muara Baru, Jakarta, Senin (2/1/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang masa kampanye pemilihan daerah, Greenpeace Indonesia merilis laporan bertajuk “Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan.” Laporan ini menyoroti bagaimana situasi krisis iklim di Jakarta mulai dari proses pembuatan kebijakan sampai kepada implementasinya.

Tidak hanya soal lingkungan, laporan ini juga menyoroti  persoalan keadilan kota. Greenpeace Indonesia mengatakan ancaman dan dampak krisis iklim menjadi permasalahan serius terhadap kesejahteraan masyarakat  yang hidup di kawasan pesisir, daerah padat penduduk, atau masyarakat dengan ekonomi menengah-bawah.

Greenpeace Indonesia mengatakan masyarakat tersebut menanggung beban paling berat dampak perubahan iklim, mulai dari risiko banjir yang lebih sering hingga akses minim terhadap air bersih dan ruang terbuka hijau.

“Hasil riset kami menunjukan bahwa wilayah yang paling berat mengalami dampak krisis iklim di Jakarta justru merupakan wilayah yang ditinggali oleh masyarakat miskin kota atau urban poor," kata Juru Kampanye Isu Keadilan Urban Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait, Selasa (24/9/2024).