Kamis 26 Sep 2024 13:20 WIB

Indonesia Serukan Aksi Global Atasi Kenaikan Permukaan Laut

Dampak kenaikan permukaan laut tidak hanya dirasakan negara-negara pesisir.

Rep: Lintar Satria/ Red: Satria K Yudha
Pelabuhan Kalibaru saat senja terlihat dari tanggul pantai Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara, Senin (29/8/2023).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Pelabuhan Kalibaru saat senja terlihat dari tanggul pantai Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara, Senin (29/8/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Indonesia mendorong aksi global untuk mengatasi ancaman kenaikan permukaan laut. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea Level Rise" yang membahas mengenai ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri, Kamis (26/9/2024) di pertemuan itu Retno menegaskan dampak kenaikan permukaan laut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pesisir, tetapi juga oleh komunitas yang terletak jauh di daratan. 

Hal ini menjadikan kenaikan permukaan laut sebagai krisis global yang memerlukan aksi segera. Retno mengangkat tiga poin penting di pertemuan di Majelis Umum PBB. Pertama, menurutnya diperlukan aksi iklim yang lebih ambisius untuk atasi pemanasan global. 

"Target 1,5 derajat Celsius adalah harga mati. Untuk mencapainya, diperlukan pembagian beban yang adil, bukan pengalihan beban," katanya.

Kedua, ia menyerukan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi kenaikan permukaan laut. Penekanan diberikan pada upaya peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan langkah kolektif untuk menggalang sumber daya, termasuk pembiayaan dan teknologi yang dapat diakses oleh semua negara.

Ketiga, memperkuat kehendak politik global untuk atasi dampak kenaikan permukaan laut, yang meliputi hilangnya wilayah dan terganggunya mata pencaharian.

Retno juga  mengusulkan perlunya  agenda  global khusus tentang  kenaikan permukaan laut dan menyerukan penguatan kerangka hukum internasional yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduk. Pemajuan ilmu pengetahuan dan data juga perlu di dorong dalam mendukung pengambilan kebijakan yang efektif.

Pertemuan Tingkat Tinggi 'Sea Level Rise' dihadiri 128 negara dan membahas upaya bersama untuk mengatasi kenaikan permukaan laut, termasuk melalui pendanaan iklim, kedaulatan wilayah dan batas zona maritim negara, serta pengambilan keputusan berbasis data ilmiah.

Terkait isu ini, Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (Archipelagic and Island States Forum) pada Oktober lalu di Bali, yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi internasional, termasuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif untuk negara-negara kepulauan dan pulau kecil.

"Kenaikan permukaan laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi – bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang," tutup Retno.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement