REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan lagi peran BPDLH dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan.

BPDLH mendukung berbagai komitmen pemerintah di bidang lingkungan dengan menjalankan mandat pengelolaan dana lingkungan hidup. Setelah diluncurkan secara resmi pada 9 Oktober 2019, BPDLH terus berupaya memberikan layanan terbaik melalui berbagai skema pembiayaan inovatif.

“Kami terus membangun kesadaran publik mengenai hadirnya BPDLH sebagai inovasi mekanisme pendanaan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Ke depannya, BPDLH akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai mitra kerja, sehingga komitmen-komitmen pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup dapat tercapai,” ujarnya di Jakarta.

Komitmen ini diperlihatkan melalui rangkaian acara bertajuk "Synergy for Sustainability” yang dihelat di Jakarta. Ada serangkaian inisiatif yang dilakukan di antaranya Partnership Gathering Fasilitas Dana Bergulir (FDB), penandatanganan kerja sama pelaksanaan proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 antara BPDLH dengan Lembaga Perantara, dan Induksi Lembaga Perantara.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional yang mewakili Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Wahyu Marjaka, menyampaikan pengelolaan Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat memberikan dampak signifikan dalam pengendalian perubahan iklim. "Proyek ini juga menjangkau stakeholders yang lebih luas, sehingga makin memperkuat peranan sektor kehutanan untuk mencapai target Nationally Determined Contibution," katanya.

Sinergi pada salah satu layanan utama yang dikelola oleh BPDLH, Fasilitas Dana Bergulir, juga diwujudkan pada rangkaian acara ini. Fasilitas Dana Bergulir (FDB) berfokus pada pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan.

FDB secara khusus memberikan kredit kepada kelompok usaha masyarakat dan UMKM yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial maupun hutan rakyat. Dalam upaya mendukung rehabilitasi hutan dan lahan, BPDLH didukung oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum-Ciliwung KLHK dan Bank Negara Indonesia memberikan bantuan sebanyak 7.000 bibit tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) kepada lembaga keuangan yang telah menjadi mitra penyalur BPDLH.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Saiful Islam, menjelaskan pentingnya rangkaian inisiatif ini sebagai komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan, “Inisiatif-inisiatif ini bukan hanya merupakan simbol komitmen kita terhadap lingkungan, tetapi juga langkah nyata yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sektor swasta, komunitas lokal dan komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau”, ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika