REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Hanif Faisol mengungkapkan fokus rencana kerja untuk 100 hari pertamanya adalah menyelesaikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).  Ia mengatakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto menekankan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih terfokus, terutama dengan pemisahan kementerian menjadi dua entitas terpisah.

“Kami telah menyusun program 100 hari yang menjadi keharusan bagi setiap menteri baru. Salah satu fokus utama adalah menyelesaikan RPPLH yang sudah dalam tahap akhir penyusunan. Target kami, RPPLH akan final dalam 100 hari pertama ini,” kata Hanif usai serah terima jabatan Menteri Lingkungan Hidup, Selasa (22/10/2024).

Selain RPPLH, Hanif juga menyebut beberapa prioritas lainnya, seperti penyelesaian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional, pengelolaan desa berbasis iklim, serta penanganan sungai-sungai yang mengalami pencemaran tinggi. Ia menambahkan kementeriannya akan menekankan penegakan hukum dan ketaatan di tingkat regional.

“Kami akan memperkuat pengendalian di daerah melalui pembentukan badan regional di setiap wilayah. Tujuannya untuk meningkatkan ketaatan dan penegakan hukum, yang selama ini belum optimal di tingkat provinsi dan kabupaten,” lanjutnya.

Terkait perdagangan karbon, Hanif menekankan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi pasar karbon untuk memastikan potensi ekonomi karbon dapat dimaksimalkan. Langkah-langkah strategis seperti penetapan nilai perdagangan karbon, karbon offset, dan pajak karbon akan segera diambil dalam waktu dekat.

“Kami tidak ingin perdagangan karbon ini stagnan. Potensinya besar dan pemerintah akan bergerak cepat untuk memaksimalkan nilai ekonomi karbon demi menjaga kualitas lingkungan hidup,” kata Hanif.

Sementara itu, Menteri Kehutanan yang baru dilantik, Raja Juli Antoni mengatakan kementeriannya akan fokus pada perubahan iklim dan hak masyarakat lokal di hutan.

“Pak Prabowo mengamanahkan kepada saya untuk menjaga hutan kita dalam konteks yang lebih besar, yakni memastikan hutan tetap berfungsi sebagai paru-paru dunia. Ini bukan hanya isu nasional, tapi juga global, mengingat dampak pemanasan global dirasakan oleh seluruh dunia,” ujar Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan, selain menjaga fungsi ekologis hutan, Prabowo juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Raja Juli  mengakui adanya potensi kebocoran di berbagai sektor, termasuk di Kementerian Kehutanan, yang menjadi tanggung jawabnya untuk diatasi.

“Pak Prabowo sering menyoroti kebocoran di beberapa kementerian, termasuk potensi kebocoran di Kementerian Kehutanan. Tugas kita adalah memastikan hutan menjadi landasan bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, Raja Juli Antoni berkomitmen untuk menerapkan transformasi digital di Kementerian Kehutanan. Dengan teknologi yang mutakhir, data akan lebih transparan dan bisa diaudit serta diakses oleh publik, sehingga potensi kebocoran dapat diminimalisasi.

Setelah menerima amanah sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni  mengundang seluruh pejabat eselon satu di kementeriannya untuk rapat pimpinan (rapim). Dalam pertemuan tersebut, ia mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi kementerian serta menyusun program kerja yang realistis, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Raja Juli Antoni juga menyampaikan bahwa setelah pertemuan di Magelang nanti, para menteri akan diminta oleh Presiden untuk memaparkan program-program strategis yang akan dikerjakan di kementerian masing-masing. Finalisasi program ini akan diumumkan setelah pertemuan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika