REPUBLIKA.CO.ID, CALI -- Pada tahun 2022 dunia menyepakati target ambisius untuk menahan kehancuran alam pada akhir dekade ini. Dua tahun kemudian, negara-negara masih tertinggal untuk mencapai target mereka.
Perwakilan hampir 200 negara berkumpul di Pertemuan Keanekaragaman Hayati PBB (COP16) di Cali, Kolombia. Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua pekan itu, mereka harus membuktikan dukungan pada target yang tercantum dalam kesepakatan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal.
Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran utama negara-negara dan perusahaan-perusahaan adalah bagaimana membiayai konservasi. COP16 tahun ini juga bertujuan membangun inisiatif baru yang dapat menghasilkan pendapatan untuk alam. Direktur organisasi lingkungan Nature Positive Gavin Edwards mengatakan terdapat masalah yang harus dipecahkan. "COP16 peluang untuk memperkuat kembali dan mengingatkan semua orang komitmen mereka dua tahun yang lalu dan memulai langkah yang benar bila kita ingin mendekati target 2030," katanya, Senin (21/10/2024).
Tingkat kerusakan akibat penebangan atau penangkapan ikan berlebihan belum mereda. Sementara, pemerintah gagal memenuhi tenggat waktu untuk mengajukan rencana aksi melindungi keanekaragaman hayati dan dana konservasi yang ditargetkan tahun 2025 masih kurang miliaran dolar AS.
Jumlah peserta COP16 memecahkan rekor pertemuan keanekaragaman hayati yang dimulai tahun 1992. Sebanyak 23 ribu delegasi mendaftar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Tanda yang paling terlihat lambatnya upaya pemerintah-pemerintah di dunia melindungi alam adalah masih banyak negara yang belum menyerahkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) yang disepakati diserahkan di awal COP16. Hingga Jumat (18/10/2024), hanya 31 dari 195 negara yang menyerahkan NBSAP ke sekretariat keanekaragaman hayati PBB.
Negara-negara kaya seperti Cina, Jepang, Australia, Korea Selatan, Kanada dan sejumlah negara Eropa sudah menyerahkan rencana mereka. Amerika Serikat (AS) menghadiri pertemuan itu tapi tidak meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati sehingga tidak wajib menyerahkannya.
Sebanyak 73 negara hanya menyerahkan rencana yang kurang ambisius untuk target nasional mereka, tanpa memberikan perincian bagaimana mereka mencapainya.
Dengan sedikitnya rencana yang diajukan, kemungkinan para ahli kesulitan mengukur kemajuan untuk mencapai target melestarikan 30 persen darat dan laut untuk konservasi pada tahun 2030 yang juga disebut "30x30."
Menteri Lingkungan Hidup Kolombia dan Presidensi COP16 Susana Muhammad mengatakan, meski COP16 harus menilai NBSAP yang masuk sejauh ini, pertemuan itu juga harus mencari tahu mengapa banyak negara yang terlambat mengirimkan rencananya. "Contohnya, bisa jadi karena anggarannya tidak cukup, untuk bisa menghasilkan rencana," kata Muhammad.
Ia mengatakan negara-negara yang memiliki pemerintah baru juga mungkin masih dalam tahap persiapan. Kepala advokasi World Wide Fund for Nature (WWF) Bernadette Fischler Hooper mengatakan. negara-negara yang lebih miskin lebih sulit mendapatkan dana dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan rencana keanekaragaman hayati nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika