REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC) akan berisi peningkatan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Namun, ia belum dapat membocorkan besaran targetnya.

Hanif menyebut dokumen Second NDC sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan akan diberikan kepada Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) setelah mendapatkan peninjauan Presiden.

"Tetapi upaya serius Pemerintah Indonesia untuk menambah ambisi penurunan emisi sudah termaktub di dalam Second NDC tersebut dan juga mengupayakan masuknya desain blue carbon di dalam second NDC," kata Hanif, Selasa (29/10/2024)

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) itu mengatakan dengan penambahan desain karbon biru dalam sektor kelautan, maka membuat target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia akan genap menjadi enam. Lima sektor lain adalah kehutanan, energi, limbah, pertanian serta industri.

"Pada Second NDC semua sektor dimintakan mencapai peak-nya, kecuali karena sektor energi harus kita bangun dengan agak besar, itu nanti akan mengikuti tren di dalam negara kita. Jadi semua sektor diminta mencapai puncaknya," tutur Hanif.

Puncak atau peaking emisi diperkirakan terjadi pada 2030 untuk seluruh sektor. Dengan pengecualian untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU) yang ditargetkan mencapai kondisi tingkat serapan lebih tinggi dibandingkan emisi atau net sink pada 2030, tercetus dalam Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Ditanya mengenai bocoran target pengurangan emisi GRK yang akan tertuang dalam Second NDC, Hanif mengatakan masih akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo sebelum mengumumkan target yang baru.

Sebelumnya, target iklim Indonesia yang berlaku saat ini tertuang dalam dokumen Enhanced NDC adalah pengurangan emisi sampai dengan 2030 mencapai 31,89 persen dengan upaya sendiri dan sebesar 43,2 persen apabila mendapatkan dukungan internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika