REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petinggi Administrasi Kepabeanan (Head of Customs) yang tergabung dalam Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) menggelar pertemuan tahunan ke-15 pada 22-23 Oktober 2024 di Bali, Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini membahas upaya peningkatan kerja sama dalam memfasilitasi perdagangan antarnegara anggota.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengungkapkan BIMP-EAGA merupakan inisiatif kerja sama subregional yang dibentuk pada 1994 dengan tujuan utama meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi di antara wilayah anggotanya.
“Sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai memainkan peran vital dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan perdagangan lintas negara di BIMP-EAGA untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang kondusif,” tegas Budi dalam siaran persnya.
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya yang dilakukan BIMP-EAGA dalam meningkatkan kolaborasi antarnegara anggota, antara lain penyederhanaan prosedur kepabeanan, pemberian fasilitas perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Untuk mendukung penyederhanaan prosedur kepabeanan, para pimpinan Administrasi Kepabeanan sepakat untuk mengeksplorasi cara-cara baru, seperti memanfaatkan teknologi informasi. Sementara dalam memfasilitasi perdagangan, para pimpinan menekankan pentingnya program Authorized Economic Operator (AEO) untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi rantai pasokan global.
“Inisiatif peningkatan kapasitas AEO ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta, khususnya UMKM di wilayah BIMP-EAGA, dalam pemanfaatan program AEO di negara masing-masing,” ujar Budi.
Dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, para pimpinan memajukan inisiatif berbagi data untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hukum kepabeanan di wilayah BIMP-EAGA. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan standar keamanan yang setara, sehingga memperkuat kontrol sekaligus memudahkan perdagangan yang sah.
Selain itu, pertemuan ini juga memfokuskan perhatian pada peningkatan SDM kepabeanan dengan mengadakan program pelatihan bersama untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang kepabeanan. Langkah ini diharapkan akan mendukung efektivitas kerja sama antarnegara anggota dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional yang kian kompleks.
Budi berharap upaya kolaborasi yang kuat antarnegara anggota mampu mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. "Ini adalah langkah konkret untuk membangun kawasan perdagangan yang lebih tangguh, aman, dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat," katanya.
