REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Panel para ahli yang dibentuk Pemerintah Jepang mendukung rencana kebijakan energi terbaru negara itu untuk beberapa tahun mendatang. Rencana itu mendorong energi terbarukan mencakup setengah dari energi yang dibutuhkan listrik pada tahun 2040.
Dalam rencana kebijakan tersebut, Jepang ingin memenuhi lonjakan permintaan energi di era kecerdasan artifisial sambil mencapai target-target dekarbonisasi. Pada Selasa (24/12/2024), Kementerian Perindustrian Jepang mengungkapkan rencana tersebut untuk ditinjau 16 anggota panel dari bisnis, akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang sebagian besar pro-energi nuklir.
Rencana tersebut mendorong pemerintah memaksimalkan penggunaan energi nuklir. Langkah ini akan membalikkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan nuklir setelah bencana pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima tahun 2011. Bencana tersebut memaksa warga mengungsi dan mendorong sentimen anti-nuklir.
Rencana energi terbaru ini membutuhkan persetujuan Kabinet pada bulan Maret setelah masa konsultasi dan akan menggantikan kebijakan energi saat ini yang dikeluarkan tahun 2021 lalu. Rencana terbaru mengatakan pada tahun 2040, energi nuklir harus mencakup 20 persen dari pasokan energi Jepang. Jauh lebih tinggi dibandingkan cakupan energi untuk listrik tahun lalu yang sebesar 8,5 persen.
Rencana ini juga meningkatkan cakupan energi terbarukan dari 22,9 persen tahun lalu menjadi sebesar 40 sampai 50 persen dan mengurangi penggunaan batu bara dari 70 persen menjadi hanya 30 sampai 40 persen.
Target yang berlaku saat ini menetapkan target 20 sampai 22 persen untuk energi nuklir, 36 sampai 38 persen untuk energi terbarukan dan 41 persen untuk bahan bakar fosil pada tahun 2030. Permintaan energi rendah karbon seperti energi terbarukan dan nuklir tumbuh pesat karena tingginya permintaan dari pusat-pusat data yang menggunakan kecerdasan artifisal dan pabrik-pabrik semi-konduktor.
Menteri Perindustrian Jepang Yoji Muto mengatakan Jepang harus memperkuat ketahanan energinya dengan tidak terlalu mengandalkan satu sumber energi.
"Bagaimana kami dapat mengamankan energi dekarbonisasi menentukan pertumbuhan masa depan Jepang, sudah waktunya untuk berhenti membahas pilihan antara energi terbarukan dan energi nuklir, kami harus memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dan nuklir," kata Yoji saat menghadiri rapat panel pakar tersebut, Rabu (25/12/2024).
Jepang menargetkan nol-emisi pada tahun 2050 dan memangkas emisinya sebanyak 73 persen dari tingkat 2013 pada tahun 2040. Rancangan rencana kebijakan energi terbaru menempatkan energi terbarukan sebagai sumber energi utama dan mendorong pengembangan sumber energi generasi berikutnya seperti baterai untuk pembangkit listrik tenaga surya dan panel surya portabel.
Rencana ini menguraikan sejumlah skenario termasuk kemungkinan rendahnya investasi dan turunnya ongkos produksi energi terbarukan. Namun, sejumlah pakar mengatakan rencana itu tidak mengungkapkan proyeksi untuk tahun 2040 atau peta jalan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil.
Rencana itu juga mendorong percepatan dioperasikannya kembali reaktor-reaktor nuklir yang memenuhi standar keamanan yang ditetapkan setelah bencana nuklir Fukushima, serta mengusulkan pembangunan reaktor nuklir generasi berikutnya di pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah ditutup.
Namun, untuk mencapai target 20 persen, seluruh 33 reaktor yang dapat digunakan di Jepang harus kembali beroperasi, dengan hanya 14 reaktor yang kembali beroperasi setelah bencana Fukushima. Dengan kecepatan pemeriksaan keselamatan yang dilakukan otoritas regulasi nuklir saat ini, para ahli mengatakan memenuhi target tersebut akan sulit.
Terlepas dari kritik dan skeptisisme tentang kelayakannya, Jepang tetap berpegang teguh pada upayanya untuk mengembangkan reaktor canggih dan program pemrosesan ulang bahan bakar bekas untuk mencapai siklus bahan bakar nuklir yang lengkap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika