REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempertimbangkan pemberhentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah. Penundaan hingga pemberhentian penerbitan izin baru terkait pemanfaatan air tanah di Jakarta dilatarbelakangi oleh kondisi cadangan air di Jakarta.
“Nanti kami akan konsolidasi terlebih dahulu dengan Pemda Jakarta,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Rabu.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan kondisi cekungan air tanah (CAT), cekungan air tanah di Jakarta tergolong rusak, bukan sekadar kritis. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pengambilan air tanah yang intensif.
Oleh karena itu, guna pengendalian pemanfaatan air tanah di Jakarta, pemerintah belum menerbitkan izin baru. “Kami juga dengan Pak Kepala Badan (Geologi), dalam rangka pengendalian itu, izin baru air tanah di Jakarta ini belum akan diterbitkan. Izin baru, kalau yang lama-lama sudah berjalan,” kata Yuliot.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan besarnya pengambilan air dari dalam tanah di Jakarta selama puluhan tahun, mengakibatkan land subsidence atau penurunan permukaan tanah.
Menurut dia, penurunan air tanah tersebut menyebabkan masyarakat pesisir utara Jakarta selalu terancam oleh bencana rob. Penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut terjadi setiap saat. Bahkan, dalam satu tahun, terjadi penurunan sebesar 10 cm di beberapa tempat.
Pemerintah berupaya agar suplai air, termasuk air baku, bisa memenuhi kebutuhan warga tanpa mengeksploitasi air tanah lebih buruk lagi.
"Itulah mengapa kami memastikan agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur bisa memberikan suplai air bersih kurang lebih 3.200 liter per detik,” kata AHY.
Selain itu, pemerintah juga berupaya agar SPAM Karian dari Banten segera berproduksi, sehingga juga bisa menambah suplai air. “Sehingga masyarakat bisa lebih mengurangi pengambilan air tanah," kata AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika