REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia yang siap memulai perdagangan karbon luar negeri secara transparan dan kredibel. Perdagangan karbon ini dilakukan demi mencapai pembangunan global yang berkelanjutan.
"Kami tahu jalan ke depan bukannya tanpa tantangan. Memantau emisi, memastikan transparansi, dan mengatasi masalah ekuitas sangat penting bagi kami untuk kredibilitas sistem ini," kata Hanif di Jakarta, Kamis (16/1/2025) malam.
Hanif di hadapan perwakilan kedutaan besar negara sahabat dari Eropa dan Asia Pasifik dalam acara makan malam bersama bertajuk "Persiapan Launching Perdagangan Karbon Luar Negeri" menyatakan Pemerintah Indonesia menjamin setiap sertifikat yang akan dikeluarkan untuk perdagangan karbon internasional.
Sertifikat itu nantinya setelah disahkan sebagai upaya untuk melindungi dari penghitungan ganda, pembayaran ganda, dan klaim ganda. Bahkan setiap sertifikat yang akan diperjualbelikan akan dicatatkan hingga diberi otorisasi.
Hal tersebut dikarenakan regulasi yang ada telah mampu mengakomodasi berlangsungnya proses perdagangan karbon di Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Adapun terkait usulan revisi PP No.98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi untuk Pencapaian NDC, dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dapat dilaksanakan tanpa mengganggu proses perdagangan karbon di dalam negeri maupun di luar negeri.
Untuk itu, Hanif berharap partisipasi dukungan global untuk memanfaatkan peluang ini dengan sepenuh hati. Hal ini dikarenakan perdagangan karbon tidak hanya untuk mengurangi emisi tetapi juga untuk menginspirasi gerakan global berlanjutan
"Ini adalah komitmen kita kepada dunia dan generasi mendatang. Indonesia siap berkontribusi, memimpin, dan berkolaborasi demi kepentingan antarbangsa," ujarnya.
Perdagangan karbon luar negeri pertama itu dilakukan melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dan melibatkan beberapa proyek energi strategis sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim Indonesia. Adapun peluncuran perdagangan karbon luar negeri pertama ini direncanakan dimulai pada 20 Januari 2025.
Hal tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh Hanif yang menyebut bahwa peluncuran itu dilakukan dengan memastikan optimalisasi Sistem Registri Nasional (SRN), selain juga persiapan infrastruktur dan instrumen lain.
Dia memastikan bahwa perdagangan karbon itu dilakukan untuk mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen National Determined Contribution (NDC).
Perdagangan karbon itu akan melibatkan beberapa proyek energi strategis potensial, seperti pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul yang mengurangi 5.000 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2 eq).
Tidak hanya itu, perdagangan karbon itu akan melibatkan pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok Blok 4, konversi pembangkit single cycle menjadi combined cycle di PLTGU Grati Blok 2 dan Blok 2 unit pembangkit di Muara Tawar, serta pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang.
KLH menyebut proyek besar tersebut diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 750.000 ton CO2 eq memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya dekarbonisasi sektor energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika