REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah membuka peluang bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komisi IV DPR mendorong Pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif berkontribusi mendukung program ini.
"Sebagai wujud nyata kolaborasi bersama, Pemda dapat memanfaatkan dana APBD. Dana yang bersumber dari dana desa juga dapat dioptimalkan mendukung kesuksesan program ini," kata anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/1/2024).
Robert menuturkan, partisipasi aktif Pemda dan desa dalam program MBG dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan utama dari program ini. Program MBG sendiri sejatinya dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi anak sekolah dan ibu-ibu hamil dengan dukungan penuh dari Pemerintah.
Nilai total anggaran yang disediakan Pemerintah dari APBN untuk MBG ini sebesar Rp 71 triliun. Dengan dukungan APBD, ditambah alokasi dana desa, maka kemampuan fiskal Pemerintah untuk mendorong kelanjutan program ini jauh lebih besar. Sebab anggaran yang ada, benar-benar dialokasikan untuk menopang apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
"Fokus pada alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar seperti pangan bergizi memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan yang kurang prioritas," ujarnya.
Politisi senior Fraksi Golkar ini pun sangat yakin, dengan modal pendekatan ini, program MBG dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lokal dan menciptakan generasi penerus yang lebih sehat dan produktif. Manfaat program MBG ini pun jauh lebih terasa.
Manfaat tersebut, lanjut Robert, antara lain, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui distribusi makanan bergizi kepada anak-anak asli daerah. Dapat memaksimalkan potensi sumber daya lokal untuk pengadaan bahan pangan, sehingga turut mendukung perekonomian daerah. Dan memastikan ada tanggung jawab bersama antara Pemerintah pusat dan daerah.
Bagaimana pun, sambung politikus Golkar daerah pemilihan Papua Barat Daya ini, Pemda dan aparat desa memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak menerima manfaat dari program ini. Kolaborasi antara pusat, daerah dan desa, akan menciptakan dampak yang lebih signifikan, tidak hanya dalam mengatasi masalah gizi tetapi juga dalam membangun fondasi bangsa yang lebih kuat.
"Jadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo, saya dari dapil Papua Barat sangat mendukung kebijakan beliau membuka akses seluas-luasnya untuk mendapatkan makanan bergizi bagi masyarakat di daerah, terutama yang berada di kampung-kampung, seperti di Papua, itu adalah 99 persen orang asli Papua," ujarnya.
Makanya, dia berharap Pemda-Pemda di kawasan Papua dapat mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti kebijakan strategis dari Presiden Prabowo. Dia yakin, jika inisiatif ini benar-benar dijalankan oleh Pemda di Papua, maka masyarakat Papua bisa lepas dari masalah kemiskinan dan persoalan gizi yang selama ini menjadi momok di Papua.
Robert menambahkan, dana desa di Papua juga sebenarnya cukup besar, antara Rp 700 juta hingga Rp 2 miliar. Sementara warga yang tinggal di perkampungan, tidak cukup banyak, berkisar antara 30 sampai 60 Kepala keluarga. Jika dana desa ini dikolaborasikan dengan MBG, dia yakin akan jauh lebih besar dampaknya bagi masyarakat.
"Tujuan dana desa kan untuk sejahterakan masyarakat di kampung. Kalau ini juga dimanfaatkan untuk MBG, pemberian vitamin kepada ibu-ibu hamil dari 4 bulan sampai anak 9 tahun, saya yakin anak-anak Papua akan hidup sehat dan cerdas," ujarnya.
Selain itu, roda ekonomi masyarakat juga jauh lebih berputar. Karena dana MBG dari APBN, APBD dan dana desa digunakan untuk hasil pertanian dan perikanan rakyat Papua. "Karena kalau kirim makanan dari luar Papua, tentu ongkos logistiknya jauh lebih mahal. Manfaatnya akan terasa jika digunakan untuk pangan lokal. Seperti di Raja Ampat yang kaya sumber daya perikanan, tentu jauh lebih sehat," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mempersilakan Pemda ikut membiayai program MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Dia mengungkapkan, Pemerintah membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika