REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Jan Prince Permata*
PEREKONOMIAN Indonesia menunjukkan tren stabil di tengah masih tingginya ketidakpastian dan dinamika perekonomian global. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi 5% menjadikan Indonesia tetap berada di jalur positif dibandingkan banyak negara lain yang mengalami stagnasi. Ekonomi global tahun 2024 tumbuh di kisaran 2,5-3%, yang terhambat oleh perlambatan di negara-negara maju dan ketidakpastian geopolitik.
Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik, sektor UMKM menjadi penopang utama yang tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga menjadi andalan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, goncangan ekonomi seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan dampak pascapandemi memberikan tantangan besar bagi keberlangsungan UMKM.
Menurut data Kementerian UMKM per Desember 2024, terdapat 65,5 juta unit usaha mikro kecil di Indonesia atau setara dengan 99,9% dari total usaha yang ada. Jumlah usaha besar sekitar 5550 unit usaha atau 0.01%. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, dengan nilai mencapai Rp9.300 triliun. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas mencapai 15%, yang sebagian besar berasal dari sektor makanan, kerajinan tangan, dan produk tekstil. Sektor UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.
Sejarah membuktikan bahwa UMKM merupakan pilar utama ekonomi Indonesia, terutama dalam masa-masa krisis. Ketika krisis ekonomi 1998 melanda dan banyak perusahaan besar tumbang, UMKM justru mampu bertahan dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak. Begitu pula saat guncangan ekonomi global tahun 2008, UMKM kembali menjadi penyelamat. Fleksibilitas, jangkauan lokal, dan ketergantungan rendah pada pasar internasional membuat UMKM tangguh menghadapi tekanan ekonomi.
Saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020, UMKM menghadapi ujian besar. Banyak usaha kecil terpaksa tutup akibat pembatasan aktivitas dan menurunnya daya beli masyarakat. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 mencatat , lebih dari 50% UMKM mengalami penurunan omzet drastis.
Banyak yang kehilangan akses pasar karena keterbatasan mobilitas. Permodalan pun menjadi tantangan besar karena sulitnya mengakses pinjaman selama masa krisis. Namun demikian, UMKM tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di sektor formal.
Presiden Prabowo Subianto menyadari pentingnya sektor UMKM dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis. Salah satu langkah penting adalah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi hanya 3% per tahun, meringankan beban pelaku usaha mikro-kecil. Skema penjaminan kredit melalui Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (PPKUR) juga diperluas agar lebih banyak UMKM dapat mengakses pembiayaan.
Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.
Sebelumnya, pada akhir 2023 pemerintah meluncurkan kebijakan pemotongan utang usaha mikro kecil yang terdampak pandemi dan goncangan ekonomi global agar memberikan peluang baru bagi mereka untuk bangkit.
Pemerintah juga mendorong Digitalisasi menjadi fokus utama melalui program Digital UMKM 2024, yang menargetkan 20 juta UMKM masuk ke ekosistem digital. Pemerintah turut memfasilitasi koperasi bahan baku untuk memastikan harga bahan baku yang terjangkau. BUMN juga diwajibkan membeli produk UMKM dengan target pembelian Rp500 triliun pada 2024. Terobosan dan inovasi penguatan UMKM seperti ini perlu terus diperkuat ke depan.
Pelajaran dari Tiongkok dan India
Dalam skala global, keberhasilan dan pengalaman sukses membangun UMKM sebagai pilar ekonomi, telah ditunjukkan Tiongkok dan India. Di Tiongkok, UMKM menjadi motor utama pertumbuhan berkat dukungan pemerintah dalam bentuk akses permodalan murah, pelatihan kewirausahaan, dan ekosistem digital yang inklusif. Pemerintah Tiongkok juga mendorong UMKM menjadi bagian dari rantai pasok global melalui insentif ekspor dan kolaborasi dengan perusahaan multinasional.
India, melalui program “Make in India,” memberikan contoh lain yang menginspirasi. Fokusnya tidak hanya pada manufaktur, tetapi juga insentif pajak, pelatihan keterampilan, dan pendampingan pelaku usaha kecil agar mampu bersaing secara internasional. Program ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Apa pelajaran yang bisa diambil Indonesia? Pertama, pentingnya pengembangan ekosistem digital untuk memastikan UMKM siap bersaing di era modern. Kedua, insentif pajak dan akses pembiayaan murah harus diperluas agar pelaku usaha dapat berinovasi tanpa terbebani biaya tinggi. Ketiga, Indonesia perlu membangun kemitraan strategis antara UMKM dan perusahaan besar untuk memperluas akses pasar global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika