Oleh : Muhammad AS Hikam

(Pengamat Politik President University, Menristek RI 1999-2001)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Salah satu ciri negara yang menerapkan sistem demokrasi konstitusional (DK) yang sehat adalah kepatuhan para warga negara dan penyelenggara negara terhadap hukum sesuai dengan prinsip etik yang menjadi landasannya. Inilah yang membedakan antara pelaksanaan prinsip “rule of law” dengan”rule by law.”

Yang pertama, hukum dipatuhi dan di laksanakan (enforced) untuk menjaga agar DK tidak hanya slogan dan omon-omon, sedangkan yang kedua, hukum dilaksanakan sesuai kehendak penguasa. Jika hanya itu, maka bahkan di negara yang paling totaliterpun akan selalu bertindak atas nama dan didasarkan hukum dan aturan yang dibuatnya. Tetapi jelas beda prinsipnya: Yang satu demi keadilan, sedang yang lain demi kepentingan penguasa!

Karenanya tidak mungkin dalam sebuah negeri yang menerapkan sistem DK, lalu orang mencoba memisahkan antara pelaksanaan hukum dari politik yang sedang berlaku. Sebab, hukum kemudian bisa saja dimanipulasi secara legal formalistic sedemikian rupa, sehingga hasilnya tak lebih dan tak kurang hanya penerapan hukum “oplosan”: Kelihatannya menggunakan dan mematuhi hukum, tetapi substansinya hanyalah menjadi alat untuk memenuhi kehendak dan kepentingan kekuasaan!

Dalam sebuah sistem yang pelaksanaan DK nya sehat, publik mempunyai kesempatan dan ruang untuk menuntut agar suara mereka didengar. Termasuk di dalamnya adalah mengajukan keberatan, banding, gugatan dan sebagainya, jika dirasa ada aturan hukum yang dibuat dan menyalahi baik prosedur maupun substansi. Jika hak dan upaya publik tersebut dikebiri dan tak diberi kesempatan sebagaimana mestinya, disitulah indikasi merosotnya sistem DK sedang berlangsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika