REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pembentukan badan koordinasi penanganan sungai di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Pembentukan badan ini dinilai perlu untuk mengantisipasi potensi banjir lintas daerah yang kian kompleks.
Tenaga Ahli BNPB Ary Laksmana Widjaja mengatakan, badan koordinasi tersebut bisa dibentuk bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dengan Kota Cirebon sebagai koordinator di bawah naungan BPBD setempat.
“Kota Cirebon berada di dataran rendah dengan ketinggian 0–136 meter di atas permukaan laut dan dilintasi sejumlah sungai besar. Ini menjadi pertimbangan kami menjadikannya sebagai pusat koordinasi,” ujar Ary dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (17/5).
Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan status siaga darurat banjir dan cuaca ekstrem sejak 1 November 2024 hingga 31 Mei 2025, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 314/2024.
Menurut Ary, Cirebon dan wilayah sekitarnya harus lebih aktif dalam pengurangan risiko bencana. Berdasarkan kajian inaRISK BNPB, terdapat lima kecamatan di Kota Cirebon yang tergolong zona bahaya banjir sedang hingga tinggi.
Kawasan ini dilintasi Sungai Kedung Pane, Sukalila, Kesunean, dan Kalijaga, yang semuanya bermuara ke Laut Jawa.
“Sinergi regional menjadi kunci pengurangan risiko banjir yang efektif di Ciayumajakuning, apalagi bentang alam kawasan ini saling terhubung dan musim hujan kini makin sulit diprediksi,” tegas Ary.
Ikuti Whatsapp Channel Republika