REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Pemerintah pusat akan mulai menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy) di Bali pada Juli 2025. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia (BPLHI) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan tahapan awal akan dimulai dari proses perizinan.
“Mulai bulan Juli kami kejar penyiapan segala peraturan yang diperlukan. Pembangunannya mungkin dimulai setelah 2025 karena proses perizinan saja butuh waktu enam bulan,” ujar Hanif Faisol saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar, Selasa (27/5/2025).
Menurut Hanif, perizinan yang akan disiapkan mencakup dokumen lingkungan, tata ruang, serta regulasi teknis. Pemerintah menargetkan 33 unit pembangkit sampah-listrik di berbagai daerah tuntas perizinannya pada akhir Desember 2025 sesuai arahan Presiden.
“Setelah perizinan selesai, pembangunan akan dimulai awal 2026 dan dikawal langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum,” ucapnya.
Pembangkit listrik ini nantinya akan langsung terhubung ke jaringan PLN, sementara Bali akan memperoleh subsidi atas pembelian tenaga listrik dari fasilitas tersebut. Untuk menjamin kelangsungan operasional, Hanif meminta Pemerintah Provinsi Bali memastikan pasokan sampah sebanyak 1.000 ton per hari.
Hanif juga memastikan proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan bahwa teknologi yang digunakan harus benar-benar tepat guna.
“Kami tidak ingin kasus seperti RDF Rorotan terulang di Bali. Waktu itu seharusnya bisa mengolah 2.500 ton sampah, tapi ternyata malah menimbulkan bau karena teknologinya tidak cocok dengan sampah yang tidak terpilah,” jelas Hanif.
Ia menambahkan, proyek di Bali harus menggunakan teknologi terbaik dan menghindari improvisasi asal-asalan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar
Ikuti Whatsapp Channel Republika