JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai dugaan kasus suap oknum hakim Ibrahim dan pengacara AS berpangkal pada sengketa tanah. Sengketa itu melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sebuah perusahaan berinisial PT SG.

"Minggu depan kemungkinan KPK menelusuri dugaan keterlibatan perusahaan yang kemungkinan  menjadi pangkal dugaan suap," ungkap juru bicara KPK Johan Budi SP,Rabu (31/3). Secara prosedural, imbuh Johan, KPK tetap mengembangkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut.

Walaupun demikian, Johan tidak menyatakan secara detail nama perusahaan. Ia hanya memberi informasi, pada tingkat pertama, majelis hakim memenangkan perusahaan itu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Sri Rahayu, membenarkan ada kasus yang melibatkan Kantor Pertanahan Jakarta Barat sebagai pihak pembanding dengan PT Sabar Ganda sebagai terbanding. Perkara itu pun sudah diputus di PT TUN.

Menurut Sri, putusan Nomor 68/G/2009/PTUN JKT yang diterbitkan 23 November 2009. Perkara ini terkait sengketa dua bidang tanah seluas 2520 m2 dan 5034 m2. Sedangkan Nomor perkara bandingnya 36/b/2010/PT.TUN.JKT. Lalu,masuk perkara tingkat satu dengan Nomor 86/G/2009/PTUN.JKT.

Selain itu, Johan menegaskan KPK akan menggunakan uang komisi antikorupsi untuk membiayai pengobatan hakim Ibrahim yang kini dirawat RS Mitra International, Jakarta Timur. "Ketika seseorang ditahan KPK maka lembaga itu akan membiayainya," kata Johan.

Sebelumnya, Ibrahim menderita gagal ginjal sehingga harus sering melakukan cuci darah. Ketika diperiksa KPK, dia meminta izin untuk melakukan cuci darah di rumah sakit. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika