JAKARTA--Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Fachri Hamzah, mengatakan, atas mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji merupakan tindakan kriminalisasi terhadap seseorang yang menyuarakan kebenaran.
"Ini pasti kriminalisasi, kenapa tiba-tiba dia (Susno) ditahan, salah apa dia," kata Wakil Ketua Komisi III Fachri Hamzah di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin. Pernyataan Fachri tersebut disampaikan ketika ditanya soal penahanan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Susno ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri atas kasus peternakan ikan Arwana di Pekanbaru, Riau.
Lebih lanjut Fachri menilai kasus Susno ini merupakan bentuk kriminalisasi. Fachri justru menyayangkan jika seorang 'peniup peluit' yang membuka berbagai kasus mafia hukum justru dijadikan 'pesakitan'. Menurut Fachri, cara-cara seperti ini akan membuat orang jadi takut untuk mengungkapkan kebenaran.
"Menurut saya polri sudah keterlaluan. Sudahlah jangan main-main lagi," kata Fachri yang politisi PKS tersebut.
Fachri menegaskan bahwa Komisi III dalam waktu dekat juga akan memanggil Kapolri untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. "Masyarakat pasti kecewa karena rupanya harapan suara kebenaran yang diucapkan Susno, dari institusinya tidak mendapat perlindungan," kata Fachri.
Fachri menambahkan hal-hal seperti ini harus dikontrol bersama. Fachri menduga dalam kasus ini ada sandiwara yang harus singkap. Namun Fachri mengakui bahwa sampai saat ini belum ada alat untuk melindungi seseorang.
Fachri menegaskan Komisi III harus melakukan investigasi tentang masalah ini sampai masa sidang selanjutnya. "Ini bukan cuma soal kasusnya sendiri, tapi cara polisi merespon laporan Susno dan temuan yang ternyata benar," kata Fachri.
Fachri juga menjelaskan bahwa jangan sampai dugaan adanya rivalitas di antara para jenderal justru menjadi pesoalan konstitusional. "Kita harus dorong lembaga manapun yang bobrok dibongkar. Kalau kayak gini nasib orang yang membuka kebohongan institusi, maka orang akan takut bicara kebenaran," kata Fachri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika