REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Kabinet Paripurna meminta Kementerian Keuangan melanjutkan reformasi di bidang perpajakan. Beberapa kasus yang terjadi menjadi pelajaran dalam melihat kekurangan dan bagaimana koreksinya.

"Masih banyak yang baik dan berkomitmen menjaga penerimaan negara dan menjadi salah satu tulang punggung APBN karena 70 persen penerimaan negara dari pajak," kata Sri usai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa (11/5). Dalam rapat itu, Presiden menyampaikan tugas Kementerian Keuangan yang ditujukan pada pengganti Sri nantinya

Pertama, menjaga dan mendukung suksesnya program pemerintah 2010 -2014 dalam mendesain APBN. Presiden, kata Sri, menyampaikan kepada seluruh menteri agar mendesain program ekonomi, sosial, dan politik secara presisi tinggi. Kedua, melakukan optimasi anggaran. "Setiap kementerian/lembaga benar-benar melihat apa yang dibutuhkan dan apa yang tersedia," kata Sri.

Menurut Sri, tidak ada alasan tidak bisa mencapai suatu kinerja lantaran anggaran tidak cukup. "Instruksi ini sangat penting agar kualitas kinerja pemerintah bisa terjaga," kata Sri. Presiden juga menyampaikan empat pilar dalam menyusun APBN, yakni harus menciptakan pertumbuhan, harus bisa melindungi masyarakat, subsidi untuk empat komoditi (BBM, listrik, pupuk dan pangan) harus dikaji secara teliti, dan pengelolaan utang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika