REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR menggelar dua rapat dengar pendapat umum dengan tujuh maskapai haji hari ini. RDPU pertama dilakukan bersama Saudi Arabia Airlines, Qatar Airlines, Emirat Airlines, Ettihad Airlines, Lion Airlines, Malaysia Airlines, dan Singapore Airlines pada pukul 10.00 WIB, sedangkan RDPU kedua dengan Garuda Indonesia pada pukul 14.00 WIB.

RDPU sengaja digelar Panja BPIH untuk mempersilakan kedelapan maskapai bersaing menjadi penyedia jasa angkutan udara bagi jamaah haji tahun ini. Mereka diminta untuk mengajukan penawaran tarif transportasi udara beserta penjelasan komponen biaya secara terperinci. Hal ini dilakukan DPR untuk mencari maskapai dengan penawaran tarif termurah tapi tetap menjaga kualitas layanan. Dengan demikian, Ongkos Naik Haji (ONH) tahun ini diharapkan tidak naik atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Hingga pukul 10.25 WIB, RDPU tahap pertama belum berjalan. Ruang komisi VIII tampak masih trelatif kosong karena baru sekitar empat anggota DPR datang. Sementara, perwakilan tujuh maskapai yang hadir baru dari Batavia Airlines, Emirates Airlines, dan Lion Airlines.

Senin, (10/5), Anggota Panja BPIH DPR, Jazuli Juwaeni menyebutkan, DPR tengah mencari maskapai yang bisa menyediakan layanan transportasi haji dengan layanan berkualitas tapi harga efisien. Harapannya, ongkos naik haji (ONH) diharapkan tidak naik karena biaya transportasi menguasai 50 persen lebih komponen biaya perjalanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Jazuli, jamaah haji (reguler) Indonesia selalu dilayani dua maskapai saja yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Padahal, cukup banyak maskapai lain yang juga bisa menawarkan layanan penerbangan serupa bagi jamaah haji. Pemilihan maskapai haji tahun ini juga seharusnya dilakukan dengan mengedepankan kepentingan jamaah. Hal itu dilakukan dengan mencari maskapai yang bisa menawarkan layanan berkualitas tapi dengan harga lebih efisien.

Ikuti Whatsapp Channel Republika