REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPD belum menentukan sikap terkait rencana pembangunan gedung baru bagi DPR. Namun, DPD meminta pembangunan gedung baru itu terintegrasi dengan kebutuhan MPR dan DPD.

Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, mengatakan pembangunan gedung baru bagi anggota DPR harus mempertimbangkan kebutuhan MPR dan DPD hingga puluhan tahun mendatang. ''Kalau Senayan (kompleks DPR) mau ditata BURT harus berkolaborasi dengan DPR, MPR, dan DPD,'' ucapnya, di Jakarta, Kamis (20/5).

DPD baru sekali diajak rapat dengan BURT mengenai rencana pembangunan gedung. Pertemuan itu, dikatakan La Ode, tidak menghasilkan kesepakatan pembangunan gedung baru. Ketua BURT, Marzuki Alie, sebelumnya mengatakan DPR baru akan membangun gedung baru bila telah mendapat persetujuan DPD dan MPR. Perencanaan yang dilakukan BURT pun sifatnya masih sepihak.

La Ode juga menilai biaya Rp 1,8 triliun yang dianggarkan sebagai biaya gedung baru terlampau besar. Anggota parlemen, ucapnya, lebih baik menyalurkan dana sebesar itu untuk pembangunan daerah tertinggal ketimbang membangun gedung baru. ''Itu supaya perjuangan mereka terasa betul di daerah,'' cetusnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika