REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY--Sementara di Eropa banyak negara seolah berlomba melarang pemakaian cadar, tak demikian dengan negara bagian New South Wales di Australia. Hari ini, mayoritas anggota parlemen di negara bagian Australia yang paling padat penduduknya itu memilih menentang larangan cadar. Mereka bahkan menuduh salah satu anggota parlemen yang ngotot memasukkan proposal larangan cadar itu sebagai "berupaya membuat stigma atas umat Islam".
Fred Nil, anggota parlemen dari partai sayap kanan Kristen Demokrat, mendesak parlemen New South Wales untuk mendukung melarang cadar dengan alasan keamanan. Ia juga menyebut cadar menunjukkan dominasi pria atas wanita.
Atas usulan itu, parlemen mengadakan voting. Hasilnya, 26 anggota menolak usulan itu dan hanya tiga orang yang setuju.
Partai Buruh dan partai Greens yang lebih radikal menyebut usulan itu semestinya ditolah sejak awal. Dalam siaran pers tertulisnya, mereka menyebut usulan itu sebagai "rasis". "Tidak ada urgensi dalam menyebarkan ketakutan dan kebencian lebih lanjut dalam komunitas kami, " kata anggota parlemen beragama Islam dari Partai Buruh, Shaoquett Moslmane
Sedang John Kaye dari Partai Greens menyebut Nil tengah melakukan upaya stigmatisasi Muslim di Australia.
Persoalan cadar menghangat di Australia setelah senator dari Partai Konservatif Cory Bernardi menyerukan pelarangan cadar di seluruh Australia. Ia khawatir cadar disalahgunakan oleh bandit untuk menyamar. Ia merujuk pada sebuah perampokan di Sydney dimana pelakunya menggunakan pakaian Muslimah lengkap dengan cadar.
Dalam soal cadar, Perdana Menteri Kevin Rudd telah bersuara. Menurutnya, pelarangan cadar bukanlah prioritas kebijakannya saat ini.
Saat ini, jumlah Muslim di Australia 1,7 persen dari 22 juta warga. Ketegangan antaragama beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sentimen anti-Muslim berkobar di selatan Sydney pada bulan Desember 2005 ketika massa kulit putih Australia menyerang warga Australia kelahiran Libanon ada dalam upaya untuk "memurnikan Australia."
Ikuti Whatsapp Channel Republika