REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mulai melakukan rapat perdananya dengan para pejabat Kementerian Keuangan, Jumat (21/5). Dalam rapat tersebut dibahas tujuh arahan yang telah disampaikan oleh presiden dan beberapa hal penting lainnya.

Di antaranya terkait dengan masalah koordinasi dengan eksternal, seperti DPR dan Kementerian lain. "Rapim membahas tentang tujuh arahan Presiden yang disampaikan pada pelantikan menteri dan wakil menteri Keuangan kemarin," ujar Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, di Jakarta, Jumat (21/5).

Tujuh arahan itu seperti tetap menjaga kebijakan fiskal yang prudent dan tepat, menjaga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjaga reformasi di bidang perpajakan, kepabeanan, dan desentralisasi fiskal agar transfer ke daerah itu benar-benar efisien dan efektif,

Rapat dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 11.15 WIB. Beberapa pejabat eselon satu yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia P Nasution; Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Rahmat Waluyanto; Dirjen Perimbangan Keuangan, Mardiasmo; Dirjen Perbendaharaan Negara, Herry Purnomo; dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu. Turut hadir mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebagai tamu kehormatan.

Anny Ratnawati memastikan bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan akan tetap dilanjutkan. Hal ini juga telah menjadi komitmen yang disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sesuai dengan amanat Presiden dan janjinya kepada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati.

Diakui Anny, banyak tantangan yang akan dihadapi di tengah sorotan miring akhir-akhir ini terhadap Kementerian Keuangan. "Tapi kami tetap harus optimistis dan berpikir positif untuk kepentingan negara. Pekerjaan kami juga harus diselesaikan dengan tuntas. Tentunya dengan  tetap memperhatikan kualitas dari pekerjaan yang dilakukan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika