Ahad 30 May 2010 21:36 WIB

Jumpai Mutu Buruk, DPR Minta Raskin tak Dikelola Bulog

Rep: EH Ismail/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA—Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rofi’ Munawar, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengelolaan beras miskin (raskin) di Bulog. Alasannya, Bulog dinilai tidak layak menjadi institusi tunggal yang mendapatkan kewajiban pelayanan publik (PSO) atau subsidi pangan dalam pengadaan dan penyaluran program raskin.

Rofi’ mengatakan, sampai saat ini masih dijumpai mutu raskin sangat buruk yang diperuntukkan bagi 17,4 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Berdasarkan temuan Komisi IV, di Kabupaten Magelang ada ribuan ton raskin dalam kondisi yang tidak layak konsumsi dan sangat memprihatinkan.

“Temuan ini berdasarkan pantauan langsung di beberapa kecamatan di Magelang seperti Kecamatan Borobudur, Mungkid, Salaman dan Mertoyudan,” ujar Rofi’ kepada Republika, Ahad (30/5). Walaupun mutunya tidak baik, lanjut Rofi’, warga memang tetap menerima pemberian raskin tersebut. Namun raskin yang dibeli dari pemerintah seharga Rp 1.600 per kilogram akan dijual kembali ke pengepul dengan harga Rp 3.000 per kilogram.

“Jadi bukan untuk dikonsumsi seperti tujuan penyaluran raskin,” ucap Rofi’. Kasus sama dijumpai di Lampung. Inspeksi mendadak yang dilakukan DPRD Lampung, kata Rofi’, menemukan raskin sejumlah 10 ribu ton yang didatangkan dari Jawa Tengah berkualitas buruk. “Selain menir dan patahannya banyak, beras juga berbau apek.”

Dengan beragam kasus tersebut, Rofi’ meminta agar ada kajian serius dan pembukaan peluang terhadap BUMN lain atau bahkan pihak swasta yang ditunjuk untuk mengelola raskin pada tahun 2011. “Tentu saja dengan kualifikasi yang baik untuk ikut serta dalam pengelolaan subsidi pangan, sehingga Bulog tidak lagi menjadi pemain tunggal dalam program raskin.”

Dengan demikian, kata Rofi, bukan tidak mungkin subsidi pangan yang mencapai 2,9 juta ton beras raskin yang disalurkan oleh Bulog tahun 2010, nantinya bisa dialihkan kepada pihak lain pada tahun 2011. “Kalau catatan-catatan buruk serta kinerja Bulog tidak berubah dan diperbaiki, kami akan mendesak raskin jangan lagi dikelola Bulog,” tandas Rofi’.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement