REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Perum Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berharap mendapatkan suntikkan dana tambahan dari pemerintah. Suntikan dana tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas peminjaman kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan.

“Suntikan modal itu untuk meningkatkan kapasitas KUR, gearing ratio telah mencapai 12 kali atau melanggar ketentuan maksimal gearing ratio 10 kali. Maka itu, kita mengharapkan adanya tambahan penyertaan modal negara (PMN ) sekitar Rp 2 triliun,” kata Direktur Utama Askrindo, Chairil Bachri, seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/5).

Ia menuturkan dari total penyaluran sebesar Rp 18,63 triliun, sebanyak Rp 13,3 triliun sudah dijamin oleh Askrindo. Namun, Chairil menyatakan, berdasarkan angka KUR tersebut berarti gearing ratio atau perbandingan nilai akumulasi penjaminan dengan modal Askrindo sudah melebihi batas maksimal yang seharusnya.

Sebagai dampak lanjutan jika tidak adanya PMN dari pemerintah, Chairil mengungkapkan efek negatifnya akan melanda sektor riil. “Efeknya langsung di UMKM karena kredit ini sangat diperlukan mereka. Kalau KUR dihentikan, jumlah UMKM yang menikmati kredit perbankan akan turun,” beber Chairil.

Sementara itu, Direktur Utama Jamkrindo, Nahid Hudaya, menyatakan belum terlalu membutuhkan suntikan dana. Ia menyebutkan sampai Mei ini Jamkrindo telah menjamin KUR sebanyak Rp 4,9 triliun. Jadi, kata Nahid, terserah apakah pemerintah mau diberi suntikan dana berapa.

Menanggapi permintaan suntikan dana yang diajukan Askrindo dan Jamkrindo tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Tampubolon, melihatnya bukan suatu hal yang berlebihan asal selektif. Ia mengungkapkan permintaan tersebut wajar demi menjamin 70 persen dari penyaluran KUR.