REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Negara-negara Arab menyuarakan perlukan "penghukuman" internasional dan investigasi independen atas serangan marinir Israel atas armada bantuan kemanusiaan ke Gaza, kemarin. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar Senin malam (Selasa pagi WIB), hampir semua negara sepakat dengan usulan ini.
Palestina dan negara-negara Arab, yang didukung oleh sejumlah anggota dewan termasuk Turki, juga menyerukan Israel untuk mencabut blokade di Gaza, serta segera membebaskan kapal-kapal dan aktivis kemanusiaan, dan memungkinkan mereka untuk mengantarkan barang mereka.
Asisten Sekretaris Jenderal DK PBB, Oscar Fernandez-Taranco mengatakan dalam briefing bahwa pertumpahan darah pada pagi hari Senin akan bisa dihindari "jika panggilan ulang terhadap Israel untuk mengakhiri blokade yang kontraproduktif itu didengarkan dan Gaza lebih diperhatikan," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu, yang negaranya telah menjadi sekutu lama Israel, menyebut serangan itu sebagai "banditisme dan pembajakan" di laut lepas dan "pembunuhan yang dilakukan oleh negara." Kebanyakan para aktivis di atas kapal itu berkewarnegaraan Turki.
Draft teks asli, yang diperoleh Associated Press, menyebut dewan akan mengutuk serangan oleh pasukan Israel "dalam istilah kuat" sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, menyatakan penyesalan yang mendalam pada hilangnya nyawa dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon untuk melakukan "investigasi internasional independen ... untuk menentukan bagaimana hal ini bisa terjadi dan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab" dan mempertimbangkan masalah kompensasi.
Rancangan ini juga menyerukan Israel untuk mencabut blokade Gaza dan langsung melepaskan kapal dan warga sipil yang menyertainya.
Sekjen PBB Ban Ki Moon sejak kemarin dikabarkan terus memantau berita penyerangan itu. "Saya terkejut dengan laporan pembunuhan," katanya dalam sebuah pernyataan. "Sangat penting bahwa ada penyelidikan penuh untuk menentukan dengan tepat bagaimana pertumpahan darah ini bisa terjadi."
Setelah laporan dari 15 anggota dewan dan juga Israel dan Palestina, dewan pindah ke konsultasi tertutup untuk mempertimbangkan tindakan yang mungkin akan dilakukan. Mereka kemudian dipecah menjadi kelompok yang lebih kecil termasuk Amerika Serikat, Turki, dan Libanon, yang memegang jabatan presiden dewan.
Anggota Dewan memutuskan untuk mengambil istirahat makan malam singkat hampir tujuh jam setelah pertemuan mereka mulai dan kemudian melanjutkan diskusi pada draft terbaru yang menyerukan "penyelidikan, prompt independen, kredibel dan transparan sesuai dengan standar internasional."
Beberapa diplomat mengatakan bahwa Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, sedang menunggu instruksi dari Washington.
Duta Besar Prancisuntuk PBB, Gerard Araud, menyerukan sebuah "investigasi yang independen dan kredibel" yang memenuhi standar internasional, dan pencabutan blokade Gaza.
Wakil Duta Besar AS, Alejandro Wolff, tidak menyebutkan penyelidikan internasional, namun mengatakan, "Kami mengharapkan investigasi yang kredibel dan transparan dan sangat mendesak pemerintah Israel untuk menyelidiki insiden itu sepenuhnya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika