REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggap wajar anggaran pembangunan gedung baru DPR yang mencapai Rp 1,2 triliun. “Kalau memang diperlukan, ya harganya segitu,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono, kepada Republika, Selasa (1/6).
Menurut Budi, pihaknya hanyalah salah satu anggota tim teknis yang membantu rencana pembangunan gedung baru DPR. “Kalau dari spesikasi teknis yang kami terima, dilihat dari koefisien dasar bangunan dan dikalikan harga satuannya, (harganya) memang layak segitu," kata Budi lebih detail
Menurut Budi, spesikasi ruangan masing-masing anggota DPR diperuntukkan untuk satu orang sekretaris dan lima orang staf ahli. Namun Budi tidak menyebutkan berapa meter persegi ruangan anggota DPR pada gedung baru tersebut.
“Intinya kita tak ingin mengomentari luasannya layak atau tidak, tapi kalau yang dibutuhkan segitu memang harganya sudah wajar (Rp 1,2 triliun),” imbuh Budi.
Senada dengan Budi, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Joesair Lubis, enggan beropini tentang spesifikasi teknis gedung baru DPR. “Kita tim teknis, tak punya wewenang mengomentari luasan gedung. Tapi kalau berdasarkan (spesifikasi) yang diajukan, harganya memang segitu,” kata Joesair.
Sekadar catatan, berdasarkan Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI tertanggal 15 Januari 2010 Tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI Tahun 2010, alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara alokasi anggaran untuk pembangunan Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 734 juta.
Dalam Nota Penjelasan itu, Sekjen DPR, Nining Indra Shaleh, meminta persetujuan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengenai penataan ulang (grand design) gedung DPR yang sudah miring. Kebutuhan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun.
Pertanyaan kepada BURT sudah terjawab manakala Badan Anggaran menyetujui tata ulang gedung miring DPR senilai Rp 1,8 triliun, bukan lagi Rp 1,6 triliun. Artinya, Badan Anggaran malah menambahkan sebanyak Rp 2 miliar.
Alokasi anggaran sebesar Rp 1,8 triliun ini akan digunakan untuk memperbaiki atau memperkuat struktur Gedung Nusantara I sebesar Rp 67,8 miliar. Selain it juga akan dibangun gedung baru dengan anggaran sebesar Rp 133,3 miliar dengan skema multitahunan.