REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota se-Indonesia (Adeksi) mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan kepada cara lama atau pemulihannya langsung anggota DPRD.
Ketua Adeksi dan sekaligus Ketua DPRD Kota Surabaya Wisnu Wardhana, di Surabaya, Selasa menilai bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara langsung seperti saat ini tidak berjalan baik. "Pemilihan langsung yang terjadi bukanlah konsep ideal atas dilaksanakannya cara itu," katanya.
Menurut dia, pemilihan langsung yang selama ini digadang-gadang untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah yang memiliki kemampuan memimpin yang kredibel ternyata tidak terbukti.
Pasalnya praktik di lapangan menyebutkan bahwa pemilihan itu lebih didasarkan pada popularitas calon. Semakin populer calon kepala dan wakil kepala daerah, maka calon tersebut akan memiliki peluang paling besar menjadi kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih.
"Kredibilitas seorang calon belum menjadi acuan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan ada alasan lain untuk mengusulkan perubahan cara pemilihan kepala dan wakil kepala daerah itu. Ia menyatakan dengan cara pemilihan langsung, cara ini memiliki imbas pada keamanan.
Cara ini dinilai Adeksi memiliki potensi kerawanan dalam hal keamanan di masyarakat. Bahkan terbuka peluang jika calon yang dijagokan kalah, bisa menciptakan kerusuhan.
Alasan lainnya lagi, lanjut dia, dengan pemilihan langsung membutuhkan biaya sangat tinggi. Tidak hanya anggaran yang dikeluarkan pemerintah, namun masing-masing calon kepala dan wakil kepala daerah harus merogoh koceknya demi terpilih menjadi seorang wali kota, bupati atau gubernur. "Belum lagi biaya besar harus dikeluarkan pemerintah untuk pengamanan," katanya.
Sementara itu, jika pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pengamanan hanya dikerahkan untuk di sekitar DPRD saja. Dengan demikian biaya keamanan bisa ditekan. Apakah cara seperti itu tidak kembali pada cara yang dipakai saat orde baru? Wishnu menyatakan tidak. Ia mencontohkan pemilihan gubernur.
Menurut dia, jabatan gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. "Kalau seperti itu kenapa harus pakai pemilihan langsung," katanya.
Meski demikian, pemilihan presiden tidak diusulkan berubah.
Menurut Wishnu, cara memilih presiden dan wakilnya tetap akan menggunakan cara pemilihan langsung. "Kalau presiden tetap bisa menggunakan cara langsung seperti sekarang," kata Ketua DPC Demokrat Surabaya ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika