REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Partai Golkar (PG), dalam rakornas Legislatornya telah menyepakati agar DPP PG memprakarsai penyederhanaan dan peningkatan demokrasi dengan penyederhanaan jumlah partai politik (parpol). Caranya dengan meningkatkan jumlah Parliamentary Threshold (PT).
Demikian dikatakan Ketua DPP PG, Priyo Budi Santoso dalam jumpa persnya yang menjabarkan hasil rakornas legislator PG di Ritz Carlton, Ahad (6/6). Menurutnya, hal itu penting sebagai langkah penyehatan demokrasi di Indonesia.
"Kami akan melempar hal itu di DPP agar kemudian dapat disepakati dan dilaksanakan," katanya. Selain itu, menurutnya, dalam rangka menyehatkan demokrasi ini pula diusulkan kemungkinan golkar akan memprakarsai diberlakukannya sistem distrik atau gabungan antara sistem-sistem pemilu yang ada.
Diharapkan PG dapat mengkaji lebih jauh soal itu dan menyepakatinya untuk pelaksanaan pemilu 2014. PG, katanya, berkepentingan untuk mematangkan hasil-hasil rakornas itu di DPP.
Sementara, mengenai UU politik khusus pemilukada, dalam rakornas, ada pemikiran agar PG memprakarsai untuk mempertegas kembali soal model otonomi daerah kedepannya yang benar-benar cocok. Ada kemungkinan, katanya, untuk membahas kembali pemilihan gubernur secara langsung, atau cukup keputusan DPRD saja, atau cukup pilihan DPRD dan presiden.
Selain itu, terkait pemilukada, Rakornas PG juga membahas tentang duet pemilukada yakni terkait pemilihan kepala daerah dan wakilnya baik Gubernur maupun walikota dan bupati. "Karena dari pengalaman yang sekarang ada, duetkepala daerah dan wakilnya, berbulan madu hanya jarak satu tahun. Besoknya sudah ada persaingan," kata dia. Maka PG membahas usulan untuk penunjukan wakil kepala daerah oleh pemerintah.
Posisi berbagai rekomendasi ini, tambah Sekjen PG, Idrus Marham, akan disampaikan pada DPP agar dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai kebijakan partai. "Ini baru diwacanakan dan nanti akan diperdebatkan untuk menjadi kebijakan PG kedepannya," kata dia.
Priyo juga menjelaskan bahwa PG akan membentuk forum bersama legislator se-Indonesia. Dari mulai tingkat DPR RI, hingga DPRD provinsi dan kabupatan maupun kota. "Akan ditata untuk mengadakan komunikasi secara efektif untuk menata keparlemenan se-Indonesia," katanya.
Forum tersebut pun akan lebih diefektifkan karena para petinggi tersebut merupakan alat perjuangan partai. Tujuannya, kata Priyo, jelas agar seluruh anggota dewan pusat dan daerah dapat meningkatkan fungsinya.
Yakni untuk memperteguh tugasnya sebagai legislator dalam membentuk undang-undang, Memperteguh kebijakan politik anggaran serta menekankan fungsi pengawasan sebagi kontrol terhadap pemerintah, terutama di daerah yang belakangan agak ditinggalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika