REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktur Center Indonesian for Regoinal and Urban Studies, Andrinof Chaniago menilai, argumentasi yang dilontarkan untuk mendukung usulan dana aspirasi anggota dewan sebesar Rp 15 miliar setahun untuk setiap anggota dewan, menggunakan logika persekongkolan.
"Logika yang muncul untuk mendukung usulan dana aspirasi ini justru ajakan persekongkolan," kata Direktur Center Indonesian for Regoinal and Urban Studies (CIRUS) Andrinof Chaniago di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, tujuh lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Subsidi DPR menyatakan, menolak tegas usulan dana aspirasi anggota dewan sebesar Rp15 miliar pertahun yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menurut ketujuh LSM tersebut usulan dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota DPR tidak memiliki dasar pemikiran yang logis, sebaiknya usulan ini malah berpotensi mengacaukan sistem yang sudah dibangun dan mengabaikan maksud konstitusi.
Andrinof menjelaskan bahwa pada awalnya ada kesepakatan bersama beberapa parpol. Namun, setelah ada penolakan dari masyarakat argumen yang digunakan untuk mendukung dana aspirasi tersebut justru terkesan argumen orang kalap.
Andrinof mencontohkan argumen yang dilontarkan anggota FPG Bambang Soesatyo yang menuding pihak yang menolak adalah pihak yang disponsori oleh mafia anggaran.
"Yang ada justru argumen kesesatan dan kekalutan atau panik, yang hanya mencari pembenaran-pembenaran dengan alasan yang tidak jelas," kata Andrinof.
Tujuh LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Subsidi DPR terdiri dari Lingkar Madani untuk Indonesia, CIRUS, Formappi, IBC, Publish What You Pay Indonesia, Pukat UGN dan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Padang.
FPG DPR mengulirkan usulan dana aspirasi setiap anggota DPR sebesar Rp15 miliar per tahun untuk membangun daerah pemilihannya. Menurut Bambang, sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak mafia anggaran yang selama ini bermain di Lapangan Banteng.
Bambang mengatakan pihak yang meributkan usulan ini mungkin disponsori oleh mafia anggaran.Karena kalau usulan ini gol, mereka tidak mendapatkan upeti dari pejabat daerah yang suka lobi ke Jakarta itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika