REPUBLIKA.CO.ID,TEHERAN--Wakil Presiden I Iran, Mohammad-Reza Rahimi, Kamis mengatakan bahwa solidaritas negara-negara Muslim akan bisa menumbangkan rezim Zionisme. Dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Konsultatif Oman, Ahmed bin Mohammed al-Isaee, dia mengatakan Republik Islam Iran telah melakukan upaya besar dalam tiga dasawarsa terakhir untuk menggalang solidaritas dan persatuan di kalangan negara-negara Muslim se dunia.
Dengan mengutuk serangan Zionis baru-baru ini terhadap konvoi bantuan kemanusian Gaza, dia menegaskan kembali bahwa gerakan solidaritas kurang berakar di kalangan negara-negara Islam. Menurut laporan-laporan media, di perairan internasional 31 Mei, pasukan militer Israel menyerang armada kapal bantuan kemanusiaan yang bertujuan ke Gaza.
Kapal tersebut membawa barang bantuan 10.000 ton dan ratusan aktivis dari berbagai negara. Sedikitnya 10 orang tewas dalam aksi kekerasan serius militer negara Yahudi terhadap salah satu atau lebih kapal-kapal kemanusiaan itu. Armada kapal perdamaian itu membawa 682 pegiat dari 42 negara.
Mengenai hubungan baik Teheran-Muskat, Rahimi mengatakan, hubungan seperti itu bisa dijadikan model bagi semua negara di kawasan tersebut. Dia selanjutnya memuji sikap bersahabat yang diberikan pemerintah Oman di kalangan internasional menyangkut perkembangan-perkemangan tentang Iran.
Menggarisbawahi keinginannya untuk memperluas lebih lanjut kerjasama ekonomi kedua negara, dia menyatakan kesediaan Teheran untuk meningkatkan volume transit barang ke Oman. "Tak ada kendala dalam upaya meningkatkan lebih lanjut hubungan antara kedua negara bersahabat secara habis-habisan," kata wakil presiden.
Ketua Dewan Oman itu menyatakan kepuasannya dengan tingkat kerjasama bilateral saat ini, dan menyebut Republik Islam Iran sebagai sahabat dekat negaranya. Dia menambahkan bahwa Muskat selalu mendukung upaya Iran untuk mewujudkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Ia memuji potensi Iran yang besar, dan menyatakan harapan, bahwa sanksi-sanksi yang ditimpakan kepada Iran tidak menjadi masalah bagi negara itu