REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengaku telah melarang penebangan hutan primer dan tidak memberikan izin penggunaan lahan gambut di Indonesia. Larangan tersebut telah dikeluarkan sejak Oktober 2009 lalu.

Hal itu menurut Zulkifli dilakukan karena kondisi kawasan hutan di Indonesia sudah sangat kritis sehingga harus dilakukan kebijakan yang signifikan untuk menangani kondisi tersebut. ''Kondisi kawasan hutan kita sudah sangat kritis, tidak ada pilihan lain, kecuali penataan hutan, rehabilitasi besar-besaran dan penegakan hukum yang jelas. Kita sudah stop penebangan di di kawasan hutam primer dan stop pemberian izin lahan gambut sejak Oktober 2009,'' ungkapnya usai membuka konferensi ASEAN Social Forestry Network (ASFN) IV in Contributing to Food Security and in Addressing Climate Change di Yogyakarta.

ASFN sendiri diikuti 30 delegasi dari 10 negara ASEAN. Selain itu juga diikuti beberapa lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta organisasi masyarakat pengguna hutan kemasyarakatan. Hadir juga Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, Sundram Puspanathan, dan Duta Besar Swiss untuk negara ASEAN Heinz Walker-Nederkoorn serta duta besar-duta besar negara ASEAN untuk Indonesia.

Diakui Zulkifli, saat ini sedikitnya ada 12 juta hektare kawasan hutan di Indonesia yang terlantar. Delapan juta hektare di antaranya telah didata oleh BPN dan empat juta hektare lainnya masih dalam pendataan. Dengan begitu, kata dia, saat ini luas hutan primer yang ada di Indonesia hanya tinggal 43 juta hektare saja. ''Karenanya jangan ganggu lagi hutan yang masih ada. Jika mau alih fungsi gunakan kawasan yang terlantar tersebut,'' serunya.

Begitupula dengan lahan gambut. Pembakaran lahan gambut menghasilkan emisi gas yang luar biasa. Karenanya pihaknya tidak akan lagi memberikan izin konversi lahan gambut di Indonesia. Menurutnya, deforestry di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat masa orde baru deforestry mencapai 3 juta hektare per tahun dan sekarang turun menjadi 1,1 juta hektare per tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika