REPUBLIKA.CO.ID, DURHAM--Dalam salah satu bukunya, mantan wakil presiden Bank Dunia, Joseph Stiglitz mengungkap besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membiayai perang di Irak dan Afghanistan. Alokasi terbesar dari biaya perang itu bukanlah untuk membeli senjata.

Stiglitz mengungkapkan bahwa ongkos termahal yang harus dibayar pemerintah AS adalah biaya rehabilitasi dan kesehatan para tentara yang dikerahkan untuk berperang. Ini dibuktikan antara lain dengan banyaknya tentara AS yang mengalami gangguan jiwa begitu dipulangkan dari Irak dan Afghanistan. Pemerintah AS pun harus membiayai seluruh pengobatan mereka.

Situs HealthDay News melaporkan bahwa gangguan tidur, gangguan konsentrasi, trauma, gampang marah adalah sebagian dari gangguan jiwa yang akrab dengan para tentara AS yang baru pulang dari Irak dan Afghanistan. Gangguan ini disebut post-traumatic stress disorder (PTSD). "Kebanyakan 'veteran' mengalami gangguan PTSD," kata Eric Elbogen, peneliti di Mental Illness Research, Education and Clinical Center, Durham.

Kenyataan ini dia peroleh setelah meneliti 676 tentara AS yang baru pulang dari Irak dan Afghanistan. Menurut dia, kondisi tersebut membawa risiko. Sepulang dari wilayah perang tersebut, kebanyakan tentara AS menjadi sangat agresif dan tidak mampu mengontrol emosinya. Mereka juga masih terbawa kebiasaan untuk menembakkan senjata api, seperti halnya di medan perang.

Penyembuhan atas gangguan seperti ini, tidaklah mudah. Elbogen mengungkapkan bahwa mereka tidaklah cukup hanya dibantun dengan treatment psikologis. Para tentara AS yang mengalami gangguan jiwa ini juga sangat memerlukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu, keluarga, juga masyarakat di sekitar mereka juga perlu mendapat pelatihan untuk mendukung penyembuhan gangguan jiwa para 'veteran' ini.

Semua langkah tersebut dijalankan dengan biaya yang tidak sedikit. Semakin banyak tentara yang pulang dengan gangguan jiwa serius, semakin besar pula pemerintah AS harus membelanjakan anggarannya. Biaya ini, konon, tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh para pengambil keputusan di AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika