REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM--Israel akan memperlonggar blokade atas Gaza, namun tetap akan memperketat pengawasan oleh aramada angkatan laut mereka. Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Rabu.
Mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, yang kini menjadi utusan Kuartet (AS, Inggris, PBB, Rusia) untuk Timur Tengah, memuji persetujuan kabinet Israel menyebut keputusan itu sebagai "langkah yang sangat penting."
Dalam sambutan untuk Haaretz pada hari Selasa, Blair menekankan pentingnya mengantisipasi persetujuan kabinet atas rencana itu. "Penting bagi kita mengisolasi ekstremis tapi di sisi lain juga membantu warga Gaza," ujarnya.
Blair dan Netanyahu sebelumnya bertemu untuk membahas soal blokade atas Gaza. Persetujuan itu berisi tiga unsur utama: perumusan daftar barang dan persediaan yang tidak akan diizinkan masuk ke Gaza, terutama barang yang dapat dimksudkan untuk perakitan senjata; persetujuan untuk masuknya bahan bangunan untuk proyek-proyek pembangunan yang disponsori PBB, dan mempertimbangkan penempatan wakil Uni Eropa serta Otorita Palestina di perlintasan perbatasan untuk memeriksa barang-barang yang akan masuk ke Gaza.
Blair telah bertemu dengan Perdana Menteri tiga kali selama 10 hari terakhir, di samping banyak percakapan telepon, untuk membahas blokade sipil Gaza. Pada pertemuan pertama mereka, utusan Netanyahu menyerahkan suatu dokumen yang disiapkan oleh staf Blair, termasuk saran untuk meringankan blokade. Blair mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir blokade sebagai kebijakan utama, karena ia paham bahwa penduduk sipil, dan bukan Hamas, yang menanggung beban.
Blokade tiga tahun telah menyebabkan ratusan pabrik di Gaza tutup, menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan membuat perekonomian memburuk di wilayah ini. pembatasan Perjalanan yang paling membatasi 1,5 juta penduduk Gaza dengan wilayah juga cenderung tetap berlaku.
Kini blokade di beberapa wilayah mulai diperlonggar, namun barang-barang yang masuk tetap diawasi. Barang-barang seperti semen dan baja, yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali rumah dan bisnis setelah perang Israel di wilayah itu tahun lalu,tetap tidak diizinkan masuk oleh Israel.
Menurut pedoman baru, bahan-bahan tersebut akan diizinkan, namun item-nya akan dikoordinasikan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, bahan-bahan tersebut tidak akan tersedia secara bebas bagi warga negara biasa. Pembatasan barang-barang seperti alat-alat sekolah, buku, komputer, dan mainan akan segera dihapus.
"Ini akan menyenangkan bagi penduduk Gaza untuk dapat menerima yang sebelumnya telah dilarang seperti kertas, mainan, dan komputer," kata Sari Bashi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika