REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, mengritik tajam perekrutan sejumlah aktivis HAM dalam kepengurusan Partai Demokrat. "Direkrutnya sejumlah aktivis HAM dan demokrasi hanyalah alat mengecoh publik bahwa seolah pemerintahan SBY, yang notabene merupakan ketua dewan pembina partai, memiliki komitmen terhadap HAM,'' tegas Hendardi dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (18/6).
Para aktivis itu, tuturnya, sekadar tempelan untuk memoles citra peduli HAM. “Kita tahu dan paham betul reputasi dan kinerja pemerintahan SBY terhadap penegakan HAM. Tidak ada penyelesaian sungguh-sungguh terhadap kejahatan HAM masa lalu,'' tambahnya.
Hendardi menambahkan, politik yang dilakukan oleh sejumlah aktivis kemanusiaan ke partai politik adalah pilihan individual yang sahih. Sebelum Partai Demokrat merekrut para aktivis, Partai Golkar, PAN, dan beberapa partai lainnya telah terlebih dulu merekrut sejumlah aktivis untuk duduk di kepengurusan partai politik.
''Cara ini dilakukan, selain dalam rangka //rebranding// partai juga sebagai strategi ekspansi partai memupuk konstituen baru. Namun demikian, cara-cara ini sesungguhnya hanyalah strategi mengecoh publik untuk mencitrakan partai sebagai partai progresif yang sejalan dengan gagasan dan visi yang selama ini diperjuangkan oleh para aktivis,'' tandas Hendardi.
Ia juga mencontohkan bahwa rekomendasi DPR untuk menindaklanjuti kasus penghilangan orang secara paksa juga tidak pernah dilanjutkan. Demikian juga inisiatif membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang nyaris hilang dari agenda pemerintah. Padahal, ujar Hendardi, semua agenda penegakan HAM itu telah menjadi mandat legal dan konstitusional pemerintahan SBY untuk menuntaskannya. Tapi SBY tidak berbuat apa-apa.
'Bagi aktivis yang bergabung memang merupakan pilihan individual, kata dia, tapi adalah mimpi dan utopia ketika mereka hendak mengubah partai yang oligarki. Praktik politik kartel sebagaimana terjadi di Indonesia, sambungnya, sulit mengharapkan tumbuhnya aktivisme di partai politik.
"Nyaris tidak ada peluang dan kekuatan untuk melawan politik kartel dan oligarki. Para aktivis telah masuk perangkap dan hampir dipastikan tidak akan benyak memberikan pengaruh signifikan,'' ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika