REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta hak pilih TNI dalam Pemilu, tidak dibatasi. Namun, pengembalian hak pilih TNI, menurut Ibas, dalam Pemilu harus dilandasi peraturan perundang-undangan yang jelas.

“Sehingga pengembalian hak TNI ini nantinya taat azas dan mekanisme dalam proses demokrasi,” kata Ibas, lewat keterangan persnya, Selasa (22/6). Ibas mendukung sepenuhnya pengembalian hak pilih TNI ini. Menurut Ibas, anggota TNI juga adalah warga negara yang bisa memilih dan dipilih. Ibas meminta TNI juga menunjukkan sikap yang matang yakni netral dan tetap menjamin lembaga pertahanan negara.

Ibas menilai, reformasi TNI selama ini sudah berjalan baik sehingga perlu ada kajian mendalam tentang pengembalian hak pilih TNI dalam Pemilu 2014. Ibas mengingatkan peraturan adalah bentuk kongkret kesepakatan bersama. Jika aturannya sudah jelas, itu artinya semua pihak telah setuju dan bersama-sama menghormati proses itu. “Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai wacana ini,” ujar Ibas.