REPUBLIKA.CO.ID, SOLO--Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mengatakan saat ini Indonesia menghadapi urbanisasi yang tinggi. "Sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, sebesar 58 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa," ujarnya, saat membuka Asia Pasific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD), dibuka secara resmi, di Solo, Kamis (24/6).
Itu sebabnya, katanya, urbanisasi perlu dikelola agar bersifat positif mengatasi masalah perkotaan. Sebab jika tidak, uirbanisasi akan berdampak negatif, seperti gangguan kesehatan, inefisiensi penghidupan, dan penurunan kualitas lingkungan. “Sisi negatif ini akan lebih berat ketika digabungkan degan fenomena global berupa perubahan iklim dan risiko penularan penyakit,” ujarnya.
Menurut Agung, secara umum permasalahan ayang dihadapi dalam pembangunan perkotaan di Indonesia adalah kesenjangan penyediaan kebutuhan hunian yang layak dan layanan penyediaan kebutuhan dasar. Masalah ini akan mengurangi efektivitas dan keunggulan kota serta meningkatnya risiko yang dihadapi masyarakat ketika terjadi bencana.
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum selaku wakil ketua panitia APMCHUD, Budi Yuwono, mengatakan tema yang diangkat pada konferensi ini adalah pemberdayaan masyarakat untuk urbanisasi berkelanjutan. Tema ini sesuai dengan kondisi saat ini yaitu pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk dapat terlibat aktif untuk penanganan urbanisasi yang berkelanjutan.
“Penyelenggaraan APMCHUD ini penting untuk semua kawasan Asia Pasifik yaitu sebagai wadah konsultasi dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan di bidang perumahan, permukiman, dan pembangunan perkotaan,” ujarnya saat pembukaan APMCHUD, di Solo, Kamis (24/6).
Konferensi ini, lanjutnya, juga sebagai forum kerja sama regional untuk membahas tantangan pembangunan perkotaan sejalan dengan agenda habitat dan pencapaian MDGs.”Konferensi ini juga akan mendorong penguatan pelaksanaan good governance di kawasan Asia Pasifik dan membentuk kesamaan platform dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pembangunan perumahan, permukiman, dan pembangunan perkotaan,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika